Kandidat Ketua Umum Gapki Mengerucut ke Dua Figur

Rabu, 08 Maret 2023 - 03:29 WIB
Padahal kebutuhan minyak sawit dari tahun ke tahun selalu meningkat. Data terakhir menunjukkan, konsumsi dalam negeri sudah mencapai 21 juta ton. Kebutuhan minyak sawit dalam negeri tahun ini diyakini akan meningkat menyusul diterapkannya mandatori B35. “Penerapan B35 akan ada tambahan kebutuhan sekitar 3 juta ton CPO,” kata Eddy.

Karena itulah, kata Eddy, jika terpilih menjadi Ketua Umum Gapki, dirinya juga akan mendorong dibuatnya roadmap industri sawit nasional. Karena dengan peta jalan tersebut akan jelas penggunaan minyak nabati ini.

“Dengan roadmap ini kita akan tau berapa juta ton kebutuhan minyak sawit untuk pangan, energi maupun untuk ekspor. Sebab ekspor ini juga sangat penting untuk menambah pundi-pundi devisa negara,” kata Eddy.

Sementara itu, di tempat berbeda Dwi Sutoro tak menampik jika dirinya merupakan kandidat yang akan bersaing ketat dengan Eddy Martono. “Sejatinya saya tidak tau apakah saya ini dicalonkan atau tidak, karena sampai saat ini secara resmi belum diketahui siapa-siapa saja yang akan maju sebagai bakal calon ketua umum. Tapi kalau ada pihak yang mendukung saya, saya siap mengemban amanat itu,” kata lelaki kelahiran Salatiga, Jawa Tengah ini.

(Baca juga:Gapki Bentuk Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat)

Dwi Sutoro yang saat ini sebagai Ketua Bidang Agro Industri Gapki ini mengatakan bahwa Gapki merupakan organisasi besar dan strategis yang mengurusi komoditi kelapa sawit di Indonesia. Karena itu, keberadaan Gapki ke depan harus diperkuat.

Jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Gapki dirinya akan mendorong organisasi ini yang dibutuhkan perkebunan kelapa sawit nasional. “Berbicara soal sawit, tidak hanya di hulunya saja, tapi juga harus di hilirnya. Kenapa demikian, karena ini kita sudah berbicara pada rantai pasok. Jika hilirnya bermasalah atau lagi terkena masalah, pasti di hulunya juga akan kena dampaknya,” kata Dwi Sutoro.

Dia mengungkapkan, pentingnya tunduk kepada aturan dan regulasi yang diterapkan pemerintah. Apabila ada aturan yang kurang relevan, maka akan berdampak terhadap semua. “Sebab itu, Gapki sebagai organisasi harus kredibel sebagai mitra pemerintah,” tandas dia.
(dar)
Halaman :
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More