Soal Duit Otsus, Rakyat Papua Hanya Butuh Keterbukaan
Rabu, 14 Oktober 2020 - 17:48 WIB
Seorang siswa ikut proses belajar mengajar dengan cara mengintip dari jendela di SMP YPK Betheel Idoor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah memastikan sesuai amanat undang-undang anggaran otonomi khusus (Otsus) terhadap Papua dan Papua Barat tetap digulirkan. Namun yang perlu dilakukan ialah evaluasi menyeluruh agar anggaran tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Saya ingin sampaikan gagal atau sukses harus ada evaluasi setelah itu baru bisa memberikan opini. Saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, di Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Menurut dia sampai saat ini belum ada keterbukaan baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten terkait implementasi baik dari sisi kebijakan maupun penyerapan anggaran. Sebab itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik lagi.
Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua. John menegaskan bahwa yang terpenting sekarang ini ialah membangun infrastruktur untuk menyejahterakan ekonomi dalam upaya memanusiakan rakyat Papua.
Pihaknya bersama Kementerian PUPR memastikan bahwa akan terus bekerja meningkatkan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Di mana dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020 mencapai Rp33 triliun digunakan untuk membangun konektivitas jalan guna mempercepat pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menambahkan kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana otsus menjadi penyebab munculnya anggapan bahwa anggaran tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Padahal, otsus ada untuk mendorong kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
"Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung," ujarnya.
Paulus menjelaskan sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka berkolaborasi dengan masyarakat sehingga dari aspek keamanan pun menjadi lebih baik. Menurut Paulus keinginan masyarakat Papua hanya ingin sosok pemimpin hadir di tengah masyarakat. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan keteladanan dengan blusukan langsung di tengah masyarakat. Tidak hanya di kota saja, tapi juga hadir hingga pelosok Papua demi mewujudkan keinginannya, yaitu menginginkan rakyat Papua maju, adil dan sejahtera.
"Saya ingin sampaikan gagal atau sukses harus ada evaluasi setelah itu baru bisa memberikan opini. Saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo, di Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Menurut dia sampai saat ini belum ada keterbukaan baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten terkait implementasi baik dari sisi kebijakan maupun penyerapan anggaran. Sebab itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik lagi.
Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua. John menegaskan bahwa yang terpenting sekarang ini ialah membangun infrastruktur untuk menyejahterakan ekonomi dalam upaya memanusiakan rakyat Papua.
Pihaknya bersama Kementerian PUPR memastikan bahwa akan terus bekerja meningkatkan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Di mana dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020 mencapai Rp33 triliun digunakan untuk membangun konektivitas jalan guna mempercepat pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menambahkan kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana otsus menjadi penyebab munculnya anggapan bahwa anggaran tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Padahal, otsus ada untuk mendorong kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
"Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung," ujarnya.
Paulus menjelaskan sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka berkolaborasi dengan masyarakat sehingga dari aspek keamanan pun menjadi lebih baik. Menurut Paulus keinginan masyarakat Papua hanya ingin sosok pemimpin hadir di tengah masyarakat. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memberikan keteladanan dengan blusukan langsung di tengah masyarakat. Tidak hanya di kota saja, tapi juga hadir hingga pelosok Papua demi mewujudkan keinginannya, yaitu menginginkan rakyat Papua maju, adil dan sejahtera.
tulis komentar anda