Target Pertumbuhan Ekonomi Direvisi, Dana PEN Jadi Kunci
Selasa, 13 Juli 2021 - 10:15 WIB
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, untuk mengatasai dampak Covid-19, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bahu-membahu satu sama lain.
Menurut dia, pemulihan ekonomi ini berjalan jika vaksinasi untuk 70-80% masyarakat terealisasi dengan cepat. Johnny menilai langkah pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak sudah tepat, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab sebagian masyarakat “dipaksa” tinggal di rumah.
“Tapi kan perusahaannya juga kena. Untuk itu harus ada (bantuan), mungkin tidak harus cash. Salah satu contohnya, PPnBM diperpanjang dan insentif lain dalam rangka membantu usaha dan industri tetap berjalan. Kalau tidak jalan, pasti mati,” ujarnya kemarin.
Dia mengatakan, jika dunia usaha mati akan berat untuk kembali bangkit. Dia menerangkan skema bantuan untuk dunia usaha tidak hanya dilakukan Pemerintah Indonesia. Negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Singapura pun memberikan insentif.
“Kalau (soal) efektifvitas, kalau enggak ada PEN, hancur. PEN ini bisa kelihatan itu enam bulan yang dulu walaupun tidak sempurna. Masih ada orang yang mencela dan segala macam, dengan adanya korupsi. Paling sedikit itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan pemerintah,” tuturnya.
Kendati demikian Johnny tak mau mengomentari wacana penambahan dana PEN. Namun dia juga yakin pemerintah telah menghitung dan memiliki data sebagai basis penambahan anggaran. Johnny mendorong pemerintah untuk fokus mengatasi Covid-19 terlebih dahulu. Saat ini masyarakat dihantui kekhawatiran terpapar virus Sars Cov-II ketika beraktivitas di luar rumah. Apalagi kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir selalu di atas 35.000 kasus.
“Enggak ada jalan lain yang harus didahulukan adalah menangani penyakitnya. Di samping itu perlu menjaga industri-industri agar tidak mati. Harus lebih seimbang antara usaha dengan penagnanan Covid-19. Kalau sekarang PPKM, salah satu dasarnya bahwa ini mengunci semua lini supaya Covid-19 tidak berkembang liar,” paparnya.
Bantuan Sosial Jadi Kunci
Di Bagian lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatatkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp252,3 triliun per semester I/2021. Realisasi itu setara dengan 36,1% dari pagu yang dipatok Rp699,43 triliun. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir bahwa dana itu tersebar ke berbagai sektor. Salah satunya perlindungan sosial yang mencapai Rp 66,43 triliun.
"Perlindungan sosial menjadi kunci untuk mempertahankan daya beli. Maka itu realisasi semester I 2021 sudah mencapai 43,2%," jelas Iskandar.
Menurut dia, pemulihan ekonomi ini berjalan jika vaksinasi untuk 70-80% masyarakat terealisasi dengan cepat. Johnny menilai langkah pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak sudah tepat, terutama saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebab sebagian masyarakat “dipaksa” tinggal di rumah.
“Tapi kan perusahaannya juga kena. Untuk itu harus ada (bantuan), mungkin tidak harus cash. Salah satu contohnya, PPnBM diperpanjang dan insentif lain dalam rangka membantu usaha dan industri tetap berjalan. Kalau tidak jalan, pasti mati,” ujarnya kemarin.
Dia mengatakan, jika dunia usaha mati akan berat untuk kembali bangkit. Dia menerangkan skema bantuan untuk dunia usaha tidak hanya dilakukan Pemerintah Indonesia. Negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Singapura pun memberikan insentif.
“Kalau (soal) efektifvitas, kalau enggak ada PEN, hancur. PEN ini bisa kelihatan itu enam bulan yang dulu walaupun tidak sempurna. Masih ada orang yang mencela dan segala macam, dengan adanya korupsi. Paling sedikit itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan pemerintah,” tuturnya.
Kendati demikian Johnny tak mau mengomentari wacana penambahan dana PEN. Namun dia juga yakin pemerintah telah menghitung dan memiliki data sebagai basis penambahan anggaran. Johnny mendorong pemerintah untuk fokus mengatasi Covid-19 terlebih dahulu. Saat ini masyarakat dihantui kekhawatiran terpapar virus Sars Cov-II ketika beraktivitas di luar rumah. Apalagi kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir selalu di atas 35.000 kasus.
“Enggak ada jalan lain yang harus didahulukan adalah menangani penyakitnya. Di samping itu perlu menjaga industri-industri agar tidak mati. Harus lebih seimbang antara usaha dengan penagnanan Covid-19. Kalau sekarang PPKM, salah satu dasarnya bahwa ini mengunci semua lini supaya Covid-19 tidak berkembang liar,” paparnya.
Bantuan Sosial Jadi Kunci
Di Bagian lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatatkan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp252,3 triliun per semester I/2021. Realisasi itu setara dengan 36,1% dari pagu yang dipatok Rp699,43 triliun. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir bahwa dana itu tersebar ke berbagai sektor. Salah satunya perlindungan sosial yang mencapai Rp 66,43 triliun.
"Perlindungan sosial menjadi kunci untuk mempertahankan daya beli. Maka itu realisasi semester I 2021 sudah mencapai 43,2%," jelas Iskandar.
tulis komentar anda