Atasi Perubahan Iklim, RI Habiskan Rp86,7 Triliun Setahun
Kamis, 29 Juli 2021 - 13:42 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan soal anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani perubahan iklim. Menurut dia program antisipasi perubahan iklim rata-rata mencapai Rp86,7 triliun per tahun.
"Pemerintah telah bekerja keras mencari pendanaan.Pendanaan dari penerbitan sukuk hijau, dan lain sebagainya," kata Luhut, Kamis (29/7/2021).
Di samaping itu, lanjutnya masih perlu meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait tanggap bencana. Pasalnya, pemahaman di lingkungan masyarakat dan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami masih belum optimal sehingga akibatnya adalah masih tingginya dampak yang terjadi akibat gempa dan tsunami walau informasi telah disampaikan ke masyarakat. "Literasi kepada masyarakat perlu kita tingkatkan ke depan," ucap Luhut.
Tidak hanya itu, Kepada BMKG, Luhut meminta khusus agar ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat terus memonitor dan memberikan informasi dini potensi multibencana geohidrometrologi.
"Pemerintah perlu melakukan peningkatan teknologi dan kapasitas SDM, khususnya untuk BMKG agar memonotior, menganalisis, dan memprediksi, serta memberikan informasi peringatan dini potensi multibencana geohidrometrologi secara cepat, tepat, akurat," ujarnya.
Untuk diketahui, selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi negara yang ikut terdampak iklim global. Sekitar 112 pesisir kota/kabupaten yang tersebar dari Sumatera hingga Papua teridentifikasi mengalami banjir rob, dengan potensi kerugian mencapai Rp1000 triliun.
"Pemerintah sangat menaruh perhatian pada masyarakat dan wilayah yang terkena dampak perubahan iklim," tegas Luhut.
"Pemerintah telah bekerja keras mencari pendanaan.Pendanaan dari penerbitan sukuk hijau, dan lain sebagainya," kata Luhut, Kamis (29/7/2021).
Di samaping itu, lanjutnya masih perlu meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait tanggap bencana. Pasalnya, pemahaman di lingkungan masyarakat dan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami masih belum optimal sehingga akibatnya adalah masih tingginya dampak yang terjadi akibat gempa dan tsunami walau informasi telah disampaikan ke masyarakat. "Literasi kepada masyarakat perlu kita tingkatkan ke depan," ucap Luhut.
Tidak hanya itu, Kepada BMKG, Luhut meminta khusus agar ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat terus memonitor dan memberikan informasi dini potensi multibencana geohidrometrologi.
"Pemerintah perlu melakukan peningkatan teknologi dan kapasitas SDM, khususnya untuk BMKG agar memonotior, menganalisis, dan memprediksi, serta memberikan informasi peringatan dini potensi multibencana geohidrometrologi secara cepat, tepat, akurat," ujarnya.
Untuk diketahui, selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi negara yang ikut terdampak iklim global. Sekitar 112 pesisir kota/kabupaten yang tersebar dari Sumatera hingga Papua teridentifikasi mengalami banjir rob, dengan potensi kerugian mencapai Rp1000 triliun.
"Pemerintah sangat menaruh perhatian pada masyarakat dan wilayah yang terkena dampak perubahan iklim," tegas Luhut.
(nng)
tulis komentar anda