Produksi Kedelai Lokal Harus Ditingkatkan
Selasa, 22 Februari 2022 - 11:28 WIB
"Kedelai di kita memiliki kualitas baik, dan itu rasanya enak dibanding yang impor. Tapi, sering kali untuk kepentingan tempe kurang diminati karena ukurannya dianggap kecil dibanding impor yang ukurannya besar. Itu yang mendorong pedagang menyukai kedelai impor," ujarnya.
Dedi menggariskan, khusus untuk Kementan maka harus segera membuat perencanaan agar kedelai dapat diproduksi di Tanah Air. Perencanaan ini mencakup penanaman serentak, penyediaan lahan, bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia, tenaga pendamping, hingga sejumlah alat produksi pascapanen. Dia menjelaskan, pascapanen jelas harus ada mesin pemanas dan mesin pemilahnya. Bahkan kata dia, kalau perlu disediakan karung kedelai bagi para petani.
"Karena salah satu problem di kita ini adalah karung dari petani bukan murni untuk kedelai tapi bekas. Kemudian kedelai tidak dalam keadaan bersih karena bercampur dengan bahan lain. Sehingga pembeli tidak tertarik lagi. Sehingga pemerintah harus intervensi. Karena kalau tidak ada intervensi sampai kapanpun kita akan impor," ungkap Dedi.
Dia menjelaskan, hakikatnya DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan langkah teknis di lapangan. Meski demikian, ujar Dedi, DPR sempat mengagendakan rapat gabungan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo, Mendag Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (17/2).
Sayangnya kata Dedi, Mendag tidak hadir dan akhirnya rapat ditunda. Rapat ini tutur Dedi, bertujuan untuk memastikan seluruh langkah yang akan diambil pemerintah dengan pengawasan DPR dan aga publik mengetahui.
Menurut Dedi, pemerintah jelas harus segera segera mengambil langkah-langkah kongkrit dan memberikan informasi kepada publik ihwal kondisi komoditas kedelai. Dengan begitu kata dia, tidak ada lagi persepsi saling menyalahkan terkait kelangkaan dan mahalnya harga kedelai di pasaran yang menimbulkan pedagang mengancam untuk melakukan mogok produksi. Lebih dari itu, tutur dia, DPR akan mengedepankan kembali rapat gabungan yang sempat tertunda.
"Kita harapkan pada rapat nanti bisa bicara secara terbuka antara Kementan dan Kemendag jangan saling menyalahkan. Kita buat perencanaan untuk tahun depan agar isu tahunan kedelai ini tidak lagi terjadi," paparnya.
Dedi melanjutkan, kedelai lebih khusus kelangkaan dan tingginya harga kedelai merupakan isu klasik yang kerap kali terjadi dan berulang setiap tahun. Persoalan ini, tutur Dedi, mau tidak mau jelas harus segera diatasi mulai dari mengetahui dan menyiapkan segala kebutuhan dasar produksi baik perencanaan impor atau tanam lokal. Dalam konteks inilah, kata dia, sangat diperlukan langkah efektif dan nyata dari Kemendag dan Kementan.
"Sehingga, misal ada kesepakatan intervensi tanam tapi harus dijamin ada yang membeli itu kedelainya. Sering kali petani mengalami kerugian karena menanam kedelai tapi dijual harga yang murah. Kita lihat banyak kedelai masih muda dibabat, dijualin untuk dimakan direbus," ucap Dedi.
r ratna purnama/fahmi w bahtiar/sabir laluhu
Dedi menggariskan, khusus untuk Kementan maka harus segera membuat perencanaan agar kedelai dapat diproduksi di Tanah Air. Perencanaan ini mencakup penanaman serentak, penyediaan lahan, bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar Indonesia, tenaga pendamping, hingga sejumlah alat produksi pascapanen. Dia menjelaskan, pascapanen jelas harus ada mesin pemanas dan mesin pemilahnya. Bahkan kata dia, kalau perlu disediakan karung kedelai bagi para petani.
"Karena salah satu problem di kita ini adalah karung dari petani bukan murni untuk kedelai tapi bekas. Kemudian kedelai tidak dalam keadaan bersih karena bercampur dengan bahan lain. Sehingga pembeli tidak tertarik lagi. Sehingga pemerintah harus intervensi. Karena kalau tidak ada intervensi sampai kapanpun kita akan impor," ungkap Dedi.
Dia menjelaskan, hakikatnya DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan langkah teknis di lapangan. Meski demikian, ujar Dedi, DPR sempat mengagendakan rapat gabungan Komisi IV, Komisi VI, Komisi VII dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo, Mendag Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (17/2).
Sayangnya kata Dedi, Mendag tidak hadir dan akhirnya rapat ditunda. Rapat ini tutur Dedi, bertujuan untuk memastikan seluruh langkah yang akan diambil pemerintah dengan pengawasan DPR dan aga publik mengetahui.
Menurut Dedi, pemerintah jelas harus segera segera mengambil langkah-langkah kongkrit dan memberikan informasi kepada publik ihwal kondisi komoditas kedelai. Dengan begitu kata dia, tidak ada lagi persepsi saling menyalahkan terkait kelangkaan dan mahalnya harga kedelai di pasaran yang menimbulkan pedagang mengancam untuk melakukan mogok produksi. Lebih dari itu, tutur dia, DPR akan mengedepankan kembali rapat gabungan yang sempat tertunda.
"Kita harapkan pada rapat nanti bisa bicara secara terbuka antara Kementan dan Kemendag jangan saling menyalahkan. Kita buat perencanaan untuk tahun depan agar isu tahunan kedelai ini tidak lagi terjadi," paparnya.
Dedi melanjutkan, kedelai lebih khusus kelangkaan dan tingginya harga kedelai merupakan isu klasik yang kerap kali terjadi dan berulang setiap tahun. Persoalan ini, tutur Dedi, mau tidak mau jelas harus segera diatasi mulai dari mengetahui dan menyiapkan segala kebutuhan dasar produksi baik perencanaan impor atau tanam lokal. Dalam konteks inilah, kata dia, sangat diperlukan langkah efektif dan nyata dari Kemendag dan Kementan.
"Sehingga, misal ada kesepakatan intervensi tanam tapi harus dijamin ada yang membeli itu kedelainya. Sering kali petani mengalami kerugian karena menanam kedelai tapi dijual harga yang murah. Kita lihat banyak kedelai masih muda dibabat, dijualin untuk dimakan direbus," ucap Dedi.
r ratna purnama/fahmi w bahtiar/sabir laluhu
tulis komentar anda