Cegah Mega Korupsi Terulang, Erick Thohir Rampingkan 108 Dana Pensiun BUMN
Rabu, 23 Maret 2022 - 13:21 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir khawatir kasus mega korupsi terulang seperti Jiwasraya dan Asabri. Lantaran itu Ia berniat merampingkan 108 Dana Pensiun BUMN (Dapen). Foto/Dok
JAKARTA - 108 Dana Pensiun BUMN (Dapen) akan segera dikonsolidasikan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Perampingan dilakukan untuk mencegah tindak pidana atau korupsi.
Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, Dapen menjadi satu kekuatan bagi BUMN. Meski begitu, ada potensi korupsi yang bisa saja terjadi akibat pengelolaan dana investasi yang serampangan.
Erick Thohir khawatir kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali dipraktikkan di Dana Pensiun BUMN. Karena itu, perampingan dinilai menjadi upaya reformasi, khususnya memperbaiki tata kelola investasi Dapen.
"Kita lihat bagaimana kami di BUMN juga mengkonsokisasikan Dana Pensiun kami, yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasikan. Dana Pensiun ini penting menjadi kekuatan, itulah kenapa kita membongkar yang namanya investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri," ujar Erick, dikutip Rabu (23/3/2022).
Lebih lanjut Erick Thohir memahami investasi merupakan bisnis kepercayaan. Praktik pidana korupsi yang terjadi di internal perusahaan pelat merah seperti, Asabri dan Jiwasraya, memberi dampak kepercayaan bagi investor. Bila kepercayaan tidak dipulihkan, maka akan berdampak pada eksistensi perseroan negara lainnya.
"Investasi ini adalah bisnis kepercayaan, kalau kepercayaan ini tidak dibalikan ini bahaya. Itulah kenapa kita melihat banyak penipuan di asuransi, penipuan digital online, inilah aturan-aturan yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan," ungkapnya.
Penguatan transparansi BUMN memang gencar dilakukan Erick Thohir. Tercatat, pemegang saham menggandeng Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia untuk mendorong sistem transparansi di internal perusahaan pelat merah. Kerja sama ini sekaligus menjadi perbandingan (benchmarking) untuk menata bisnis model perseroan ke depannya.
"Kami dari kementerian BUMN juga tidak mengaku-ngaku, kita terus melakukan benchmarking juga kolaborasi. Kita kerja sama dengan World Bank dan ADB untuk melakukan transparansi profesional yang ada di BUMN. Dan mengecek apa yang kita lakukan dalam bisnis model ke depan," tuturnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, Dapen menjadi satu kekuatan bagi BUMN. Meski begitu, ada potensi korupsi yang bisa saja terjadi akibat pengelolaan dana investasi yang serampangan.
Erick Thohir khawatir kasus mega korupsi di PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) kembali dipraktikkan di Dana Pensiun BUMN. Karena itu, perampingan dinilai menjadi upaya reformasi, khususnya memperbaiki tata kelola investasi Dapen.
"Kita lihat bagaimana kami di BUMN juga mengkonsokisasikan Dana Pensiun kami, yang tadinya terpisah menjadi 108 kita konsolidasikan. Dana Pensiun ini penting menjadi kekuatan, itulah kenapa kita membongkar yang namanya investasi yang tidak baik di Jiwasraya, Asabri," ujar Erick, dikutip Rabu (23/3/2022).
Lebih lanjut Erick Thohir memahami investasi merupakan bisnis kepercayaan. Praktik pidana korupsi yang terjadi di internal perusahaan pelat merah seperti, Asabri dan Jiwasraya, memberi dampak kepercayaan bagi investor. Bila kepercayaan tidak dipulihkan, maka akan berdampak pada eksistensi perseroan negara lainnya.
"Investasi ini adalah bisnis kepercayaan, kalau kepercayaan ini tidak dibalikan ini bahaya. Itulah kenapa kita melihat banyak penipuan di asuransi, penipuan digital online, inilah aturan-aturan yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan," ungkapnya.
Penguatan transparansi BUMN memang gencar dilakukan Erick Thohir. Tercatat, pemegang saham menggandeng Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia untuk mendorong sistem transparansi di internal perusahaan pelat merah. Kerja sama ini sekaligus menjadi perbandingan (benchmarking) untuk menata bisnis model perseroan ke depannya.
"Kami dari kementerian BUMN juga tidak mengaku-ngaku, kita terus melakukan benchmarking juga kolaborasi. Kita kerja sama dengan World Bank dan ADB untuk melakukan transparansi profesional yang ada di BUMN. Dan mengecek apa yang kita lakukan dalam bisnis model ke depan," tuturnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda