Ekonomi Global Didera Inflasi Tinggi, Transisi Energi Kian Menantang
Rabu, 14 September 2022 - 22:12 WIB
Namun, proses transisi tidak mudah dan akan ada banyak implikasi. Menkeu bilang, di negara lain proses transisi ke ekonomi hijau menghadapi banyak tantangan khususnya di sektor energi.
“Transisi bisa menimbulkan biaya hidup yang meningkat di tahap awal. Ini semakin menantang ketika ekonomi global tengah menghadapi laju inflasi yang tinggi dan juga masih rentan setelah bangkit dari pandemi serta memunculkan sejumlah pilihan politik yang tidak mudah,” terang Menkeu.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah melalui kebijakan fiskal terus mendukung inisiatif transisi energi. Presiden Jokowi sudah mengumumkan di acara CO26 di Glasgow tentang bagaimana Indonesia terus melanjutkan upaya mencapai emisi nol dengan meluncurkan mekanisme transisi energi.
Selain itu, Indonesia juga sudah meluncurkan platform mekanisme transisi energi di pertemuan Menteri Keuangan G20 pada bulan Juli lalu.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt mengatakan, HSBC berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi serta pembangunan berkelanjutan.
“Kami sangat senang bahwa transisi energi menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia pada Presidensi G20. Kami juga mendukung sejumlah inisiatif dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat transisi pembangunan yang rendah karbon,” tuturnya.
Untuk mempercepat transisi energi, ungkap dia, diperlukan modal yang besar. Tidak hanya meningkatkan investasi di sektor teknologi rendah karbon tetapi juga memberikan insentif ke sektor lain agar bisa menjadi lebih hijau dengan biaya yang tidak mahal.
Berdasarkan data dari Nationally Determined Contribution, Indonesia memerlukan pembiayaan sebesar Rp4.520 triliun untuk melakukan aksi mitigasi dalam peta jalan NDC. Dana sebesar tersebut tidak semuanya bisa dipenuhi oleh APBN.
Oleh karena itu, kata Francois, perlu ada kolaborasi antara institusi keuangan swasta dan juga negara serta juga aliansi keuangan global seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
“Transisi pembiayaan harus dipimpin pemerintah, difasilitasi oleh bank dan diadopsi oleh perusahaan besar dan juga kecil,” tukasnya.
Sebagai bank yang mempunyai banyak cabang di Asia, lanjut dia, HSBC berkomitmen untuk mendukung semua nasabah untuk melakukan transisi ke energi yang lebih bersih, bekerja sama dengan regulator dan juga industri di banyak sektor untuk mempercepat transisi pembiayaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Transisi bisa menimbulkan biaya hidup yang meningkat di tahap awal. Ini semakin menantang ketika ekonomi global tengah menghadapi laju inflasi yang tinggi dan juga masih rentan setelah bangkit dari pandemi serta memunculkan sejumlah pilihan politik yang tidak mudah,” terang Menkeu.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah melalui kebijakan fiskal terus mendukung inisiatif transisi energi. Presiden Jokowi sudah mengumumkan di acara CO26 di Glasgow tentang bagaimana Indonesia terus melanjutkan upaya mencapai emisi nol dengan meluncurkan mekanisme transisi energi.
Selain itu, Indonesia juga sudah meluncurkan platform mekanisme transisi energi di pertemuan Menteri Keuangan G20 pada bulan Juli lalu.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt mengatakan, HSBC berkomitmen mendukung pemerintah Indonesia dalam melakukan transisi energi serta pembangunan berkelanjutan.
“Kami sangat senang bahwa transisi energi menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia pada Presidensi G20. Kami juga mendukung sejumlah inisiatif dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempercepat transisi pembangunan yang rendah karbon,” tuturnya.
Untuk mempercepat transisi energi, ungkap dia, diperlukan modal yang besar. Tidak hanya meningkatkan investasi di sektor teknologi rendah karbon tetapi juga memberikan insentif ke sektor lain agar bisa menjadi lebih hijau dengan biaya yang tidak mahal.
Berdasarkan data dari Nationally Determined Contribution, Indonesia memerlukan pembiayaan sebesar Rp4.520 triliun untuk melakukan aksi mitigasi dalam peta jalan NDC. Dana sebesar tersebut tidak semuanya bisa dipenuhi oleh APBN.
Oleh karena itu, kata Francois, perlu ada kolaborasi antara institusi keuangan swasta dan juga negara serta juga aliansi keuangan global seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
“Transisi pembiayaan harus dipimpin pemerintah, difasilitasi oleh bank dan diadopsi oleh perusahaan besar dan juga kecil,” tukasnya.
Sebagai bank yang mempunyai banyak cabang di Asia, lanjut dia, HSBC berkomitmen untuk mendukung semua nasabah untuk melakukan transisi ke energi yang lebih bersih, bekerja sama dengan regulator dan juga industri di banyak sektor untuk mempercepat transisi pembiayaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
tulis komentar anda