Subholding dan IPO Dinilai Langkah Privatisasi, Ini Tuntutan SP Pertamina
Jum'at, 03 Juli 2020 - 19:33 WIB
Dia juga menilai bahwa komposisi direksi Pertamina yang di dalamnya hanya terdapat Direktur Utama, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Penunjang Bisnis, Direktur Logistik & Infrastruktur serta Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Bisnis. Serta tidak ada lagi Direktur Hulu, Direktur Pengolahan ataupun Direktorat Pemasaran yang justru merupakan inti bisnis Pertamina, memungkinkan Direksi Holding Pertamina bisa diisi orang yang tidak paham bisnis Migas, sehingga keputusan-keputusannya bisa membahayakan perusahaan.
Kemudian, struktur organisasi Subholding juga akan berpotensi mengabaikan peran negara dalam mengontrol kebutuhan energi masyarakat, karena kendali ada pada swasta/publik selaku pemegang saham dan berlaku hukum pasar.
Hal tersebut dinilai akan merugikan rakyat Indonesia yang seharusnya memiliki 100% saham dan kontrol atas Pertamina, yang mungkin terjadi harga jual BBM dan elpiji semakin tidak terkendali dan tidak terjangkau masyarakat.
"Karena itu, kami meminta kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo c.q Menteri BUMN untuk Mencabut dan membatalkan serta menghentikan pembentukan Holding – Subholding dan IPO Pertamina," tegasnya.
Nur membeberkan, bahwa saat ini seluruh Aktivis SP FKPPA yang berada di darat, laut dan seluruh Nakhoda bersama Crew Kapal Milik Pertamina, dalam status siaga satu. Apabila permintaannya tidak dihiraukan oleh Pengambil Kebijakan, maka pihaknya siap mengambil langkah-langkah aksi industrialisasi di bawah komando Federasi serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
"Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila aksi industrialisasi kami menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan. Langkah ini kami anggap perlu guna menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina dan kedaulatan energi Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku," pungkas dia.
Kemudian, struktur organisasi Subholding juga akan berpotensi mengabaikan peran negara dalam mengontrol kebutuhan energi masyarakat, karena kendali ada pada swasta/publik selaku pemegang saham dan berlaku hukum pasar.
Hal tersebut dinilai akan merugikan rakyat Indonesia yang seharusnya memiliki 100% saham dan kontrol atas Pertamina, yang mungkin terjadi harga jual BBM dan elpiji semakin tidak terkendali dan tidak terjangkau masyarakat.
"Karena itu, kami meminta kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo c.q Menteri BUMN untuk Mencabut dan membatalkan serta menghentikan pembentukan Holding – Subholding dan IPO Pertamina," tegasnya.
Nur membeberkan, bahwa saat ini seluruh Aktivis SP FKPPA yang berada di darat, laut dan seluruh Nakhoda bersama Crew Kapal Milik Pertamina, dalam status siaga satu. Apabila permintaannya tidak dihiraukan oleh Pengambil Kebijakan, maka pihaknya siap mengambil langkah-langkah aksi industrialisasi di bawah komando Federasi serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
"Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila aksi industrialisasi kami menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan. Langkah ini kami anggap perlu guna menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina dan kedaulatan energi Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku," pungkas dia.
(akr)
tulis komentar anda