Respons Penutupan Seluruh Layanan JD.Id, Presiden Buruh: Resesi Ekonomi Tak Bisa Dihindari
loading...
Kabar tutupnya seluruh layanan platform jual-beli online, JD.Id direspons oleh Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kabar tutupnya seluruh layanan platform jual-beli online, JD.Id direspons oleh Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal . Menurutnya hal itu tidak lepas dari dampak resesi ekonomi global.
Said Iqbal mengungkapkan, dampak dari melemah ekonomi cukup terasa pada menurunnya permintaan. Hal itu yang menjadi penyebab utama dari maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Bahkan dikatakan Said Iqbal, hal tersebut juga punya kemungkinan bakal menyelimuti sepanjang tahun 2023.
"Pertama resesi ekonomi tidak bisa dihindarkan, perang belum menentu dan menjadi hambatan rantai pasok, akibatnya di Eropa menurun daya belinya. Seluruh dunia melakukan pemangkasan, google, Microsoft, Cripto juga melakukan PHK imbasnya," ujar Said Iqbal saat dihubungi MNC Portal, Senin (30/1/2023).
Lebih lanjut, Said Iqbal berpendapat, bahwa dampak fenomena pelemahan ekonomi global ini bakal paling terasa di sektor ekonomi digital. Sebab perusahaan digital dan teknologi ini masih membutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan operasionalnya.
Di sisi lain investor juga mulai merealisasikan keuntungan dari modal yang ditanam sebelumnya. Karena perusahaan digital seperti diketahui juga cukup ramai saat pandemi covid 19, namun saat ini pembatasan mobilitas juga dicabut sering dari pengumuman pemerintah.
"Fenomena (JD.Id) ini jangan kaget bakal meluas ke platform e-commerce lainya, mungkin bisa seperti bli-bli, Tokped, Grab, atau lainnya, kemungkinan itu pasti ada. Resesi global bakal berdampak pada sektor ekonomi digital," sambung Said Iqbal.
Oleh karenanya, hal ini bakal berdampak pada keputusan PHK dan meningkatkan pengangguran baru. Said Iqbal meminta Pemerintah diminta untuk bisa mencermati fenomena-fenomena yang terjadi dalam industri digital. Karena diketahui juga bahwa sebelumnya juga beberapa perusahaan startup Indonesia mengalami PHK lebih dulu.
"Terhadap sektor tertentu, terutama padat karya, yang ordernya dari luar, itu memang seharusnya dijaga, paling tidak bisa menjamin untuk berjualan di pasar domestik," pungkasnya.
Sebelumnya, JD.Id mengumumkan bahwa bakal menutup seluruh layanan mulai bulan Maret mendatang. Bahkan ulai 15 Februari mendatang, platform tersebut sudah hidak menerima pesanan.
Head of corporate communications & public affairs JD.Id, Setya Yudha indraswara mengatakan, hal tersebut merupakan keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya.
Namun terkait dampak kepada karyawan dari berhentinya seluruh layanan JD.Id tersebut Yudha masih enggan untuk mengabarkan lebih jauh. "Terkait ini, saya juga belum bisa memberikan statement," kata Yudha saat dihubungi MNC Portal, Senin (30/1).
Said Iqbal mengungkapkan, dampak dari melemah ekonomi cukup terasa pada menurunnya permintaan. Hal itu yang menjadi penyebab utama dari maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terjadi sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Bahkan dikatakan Said Iqbal, hal tersebut juga punya kemungkinan bakal menyelimuti sepanjang tahun 2023.
"Pertama resesi ekonomi tidak bisa dihindarkan, perang belum menentu dan menjadi hambatan rantai pasok, akibatnya di Eropa menurun daya belinya. Seluruh dunia melakukan pemangkasan, google, Microsoft, Cripto juga melakukan PHK imbasnya," ujar Said Iqbal saat dihubungi MNC Portal, Senin (30/1/2023).
Lebih lanjut, Said Iqbal berpendapat, bahwa dampak fenomena pelemahan ekonomi global ini bakal paling terasa di sektor ekonomi digital. Sebab perusahaan digital dan teknologi ini masih membutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan operasionalnya.
Di sisi lain investor juga mulai merealisasikan keuntungan dari modal yang ditanam sebelumnya. Karena perusahaan digital seperti diketahui juga cukup ramai saat pandemi covid 19, namun saat ini pembatasan mobilitas juga dicabut sering dari pengumuman pemerintah.
"Fenomena (JD.Id) ini jangan kaget bakal meluas ke platform e-commerce lainya, mungkin bisa seperti bli-bli, Tokped, Grab, atau lainnya, kemungkinan itu pasti ada. Resesi global bakal berdampak pada sektor ekonomi digital," sambung Said Iqbal.
Oleh karenanya, hal ini bakal berdampak pada keputusan PHK dan meningkatkan pengangguran baru. Said Iqbal meminta Pemerintah diminta untuk bisa mencermati fenomena-fenomena yang terjadi dalam industri digital. Karena diketahui juga bahwa sebelumnya juga beberapa perusahaan startup Indonesia mengalami PHK lebih dulu.
"Terhadap sektor tertentu, terutama padat karya, yang ordernya dari luar, itu memang seharusnya dijaga, paling tidak bisa menjamin untuk berjualan di pasar domestik," pungkasnya.
Sebelumnya, JD.Id mengumumkan bahwa bakal menutup seluruh layanan mulai bulan Maret mendatang. Bahkan ulai 15 Februari mendatang, platform tersebut sudah hidak menerima pesanan.
Head of corporate communications & public affairs JD.Id, Setya Yudha indraswara mengatakan, hal tersebut merupakan keputusan strategis dari JD.COM untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas-negara, dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya.
Namun terkait dampak kepada karyawan dari berhentinya seluruh layanan JD.Id tersebut Yudha masih enggan untuk mengabarkan lebih jauh. "Terkait ini, saya juga belum bisa memberikan statement," kata Yudha saat dihubungi MNC Portal, Senin (30/1).
(akr)
Lihat Juga :
