Nihil, Aprindo Sebut Pertemuan dengan Kemendag Soal Utang Migor Tak Membuahkan Hasil

JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) , Roy Nicholas Mandey menyatakan pihaknya tak mendapatkan hasil apa-apa alias nihil
dari pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait utang minyak goreng yang digelar pada hari ini.

Pasalnya, Kemendag masih menunggu hasil pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung), sehingga pemerintah belum memastikan kapan utang rafaksi senilai Rp344 miliar bisa dibayarkan.

"Saat kami tanyakan kapan bisa membayar? Kemendag kembali lagi bilang, itu di luar kontrol kita, karena masih menunggu pendapat hukum," kata Roy saat ditemui awak media di kantor Kemendag, Kamis (4/5/2023).

Jika hasil pendapat hukum dari Kejagung tidak perlu membayar utang tersebut, sambung Roy, maka Aprindo akan bertindak tegas melakukan opsi penghentian penjualan minyak goreng di 48.000 ritel yang tergabung dalam organisasinya. "Tentu kami akan menempuh opsi tersebut, kalau utang ini tidak dibayarkan. Karena bagi kami pencatatannya kerugian. Kami ini rugi besar," tukasnya.



Roy menegaskan, Aprindo sendiri memberikan tenggat waktu kepada Kemendag untuk bisa membayar utang miliaran itu selama 2-3 bulan ke depan. Jika pemerintah belum juga membayar utang tersebut, Aprindo perlahan akan mengurangi penjualan minyak goreng di ritel modern. Artinya, masyarakat akan kesulitan mendapatkan minyak goreng di minimarket maupun supermarket.



Dia pun berharap permasalahan utang ini bisa diselesaikan sebelum pesta demokrasi berlangsung. Pasalnya, dia khawatir jika adanya pesta demokrasi dapat membuat permasalahan ini makin kabur dan lenyap tanpa penyelesaian. "Jadi kami sangat berharap masalah ini sudah selesai dalam dua sampai tiga bulan sebelum pesta demokrasi berlangsung," tutup Roy.