10 Negara yang Gagal Bayar Utang, Nomor 3 Bawa-bawa China

4. Libanon
Pada awal 2020 negara ini telah gagal bayar. Libanon menghadapi krisis pemerintahan yang tidak terbatas, karena tidak memiliki kepala negara atau kabinet yang diberdayakan penuh sejak masa jabatan Michel Aoun sebagai presiden berakhir pada 31 Oktober.

Pada April tahun lalu, mereka mencapai kesepakatan sementara dengan IMF untuk program dukungan USD3 miliar, tetapi masih perlu memberlakukan serangkaian reformasi ekonomi, termasuk perombakan besar-besaran sistem perbankan dan nilai tukarnya, agar uang mulai mengalir.

5. Ghana
Ghana--yang rasio utangnya terhadap PDB melonjak di atas 93% tahun lalu dan menghabiskan lebih dari 40% pendapatan untuk pembayaran bunga utang saja, menjadi negara keempat yang mengupayakan restrukturisasi di bawah G20's Common Framework Initiative pada Januari.

Ghana mendapatkan kesepakatan bantuan USD3 miliar dengan IMF pada Desember. Produsen kakao, emas, dan minyak itu kini telah mengalihkan perhatiannya ke negosiasi dengan kreditor eksternal, setelah menyelesaikan pertukaran utang dalam negeri dengan 64% pemegang USD10,4 miliar yang awalnya dijadwalkan untuk restrukturisasi.

6. Pakistan
Banjir yang menghancurkan tahun lalu dan kekacauan politik yang berulang-ulang telah membuat negara ini menghadapi risiko serius untuk masuk dalam daftar negara gagal bayar.

Pakistan sangat membutuhkan IMF untuk melepaskan utang yang telah jatuh tempo sebesar USD1,1 miliar. Pakistan berharap pembicaraan dengan IMF dapat segera diselesaikan dan Menteri Keuangan Ishaq Dar mengatakan China telah menjanjikan pinjaman USD700 juta lagi.

Tetapi dengan rasio utang terhadap PDB sudah berada di zona bahaya 70% dan antara 40% hingga 50% dari pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk pembayaran bunga saja tahun ini, Pakistan akan membutuhkan lebih banyak dana lagi.

7. Mesir
Mesir telah mengalami pukulan ganda dari pandemi dan melonjaknya harga makanan dan energi. Negeri Piramida itu telah berjuang dalam beberapa tahun terakhir untuk menahan beban utang dan pembayaran utang yang meningkat.

Kairo akhirnya mendapatkan persetujuan IMF untuk paket dukungan baru senilai USD3 miliar. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Mesir berkomitmen pada mata uang yang fleksibel, peran yang lebih besar untuk sektor swasta, dan serangkaian reformasi moneter dan fiskal.

Mesir telah mengalami tiga devaluasi yang cukup besar sejak Maret 2022, melemahkan mata uangnya hampir 50% selama 12 bulan terakhir. Langkah itu menyakitkan bagi 104 juta penduduknya karena inflasi yang naik hingga hampir 26%--tertinggi dalam lima tahun dan kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman.