BPJS Kesehatan Optimalkan Layanan Skrining Kesehatan bagi Petugas KPPS
loading...
A
A
A
Ia melanjutkan dengan adanya data hasil skrining kesehatan tahap awal, diharapkan juga bisa terkoneksi dengan BPJS Kesehatan. Sehingga, nantinya bisa menentukan tindak lanjut seperti apa yang dilakukan sesuai dengan hasil skrining kesehatan tahap awal.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator PMK Nunung Nuryartono menyebut dibutuhkan sinergi yang kuat untuk mengetahui siapa saja anggota pemilihan umum yang belum menjadi peserta JKN.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota PPK sebagai peserta JKN. "BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah, Bawaslu atau KPU perlu melakukan validasi data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, sehingga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota pemilihan umum menjadi peserta JKN," ucap Nunung.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen Guntoro menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan. Ia mengatakan bahwa beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.
Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Irjen. Pol. Asep Hendradiana mengatakan pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining. Selain itu, ia juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan pendaftaran bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum dimulai dari Desember hingga Januari 2024.
Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, ia berharap rencana skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan dapat dioptimalkan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota, dan bisa langsung menentukan tindak lanjut yang tepat dalam kasus risiko tinggi.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator PMK Nunung Nuryartono menyebut dibutuhkan sinergi yang kuat untuk mengetahui siapa saja anggota pemilihan umum yang belum menjadi peserta JKN.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan sebagai langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota PPK sebagai peserta JKN. "BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah, Bawaslu atau KPU perlu melakukan validasi data yang dimiliki oleh masing-masing instansi, sehingga bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pemerintah daerah dalam mendaftarkan anggota pemilihan umum menjadi peserta JKN," ucap Nunung.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen Guntoro menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum melalui penyediaan layanan tindak lanjut apabila ada rujukan dari BPJS Kesehatan. Ia mengatakan bahwa beberapa rumah sakit TNI sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum.
Begitu juga dengan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Irjen. Pol. Asep Hendradiana mengatakan pihaknya juga akan menugaskan para anggota untuk melakukan skrining. Selain itu, ia juga telah mengoptimalkan Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit mitra BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh panitia yang terlibat dalam pemilihan umum.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwoto Ruslan Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan pendaftaran bagi para anggota yang terlibat dalam pemilihan umum dimulai dari Desember hingga Januari 2024.
Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, ia berharap rencana skrining kesehatan yang dihadirkan BPJS Kesehatan dapat dioptimalkan untuk memastikan kondisi kesehatan seluruh anggota, dan bisa langsung menentukan tindak lanjut yang tepat dalam kasus risiko tinggi.
(dsa)
Lihat Juga :
