5 Negara Ini Bukan Anggota IMF, Bisa Tebak?

Namun pergantian pemerintahan saat pasukan di bawah Fidel Castro menggulingkan rezim pada bulan Januari 1959, pemerintah baru berulang kali meminta untuk menunda pembayaran kembali kepada IMF. Ketika saldo yang harus dibayar masih terutang (dan beban bunga masih menumpuk) pada tahun 1963, peraturan IMF mewajibkan Direktur Pelaksana untuk mengambil tindakan yang mengarah pada pelarangan.

2. Taiwan

Taiwan bukan anggota IMF namun masih terdaftar dalam indeks resmi IMF. Taiwan dikeluarkan dari IMF pada tahun 1980 setelah kehilangan dukungan dari Presiden Amerika Serikat saat itu Jimmy Carter dan digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Namun, "Provinsi Taiwan di Tiongkok" masih terdaftar dalam indeks resmi IMF.

Taiwan dikeluarkan dari IMF pada bulan April 1980 karena alasan politik eksogen dan merupakan satu-satunya negara dengan perekonomian besar yang bukan anggota IMF.

3. Liechtenstein

Liechtenstein adalah negara persis dengan Monako yang memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia berkat populasi mereka yang kecil yaitu sekitar 36.000 orang. Negara kecil ini tidak terlibat dengan organisasi internasional seperti IMF.

4. Monako

Monako merupakan negara mikro Eropa yang dikendalikan Prancis dan itu bisa menjadi alasan yang memungkinkan mengapa mereka bukan anggota IMF.

Pada tahun 2003, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengidentifikasi Monaco, bersama dengan 36 wilayah lainnya, sebagai surga pajak namun Monaco keluar dari daftar tersebut pada tahun 2009.

5. Korea Utara

Korea Utara yang menjalankan kebijakan tertutup dari dunia membuat negara itu tidak bergabung dengan Organisasi Internasional. Negara ini mengadopsi paham komunis dan telah mengasingkan negara tersebut dari bantuan asing.

Bergabung dengan organisasi internasional seperti IMF dipandang sebagai gangguan oleh negara Korea Utara. Hal itu lantaran IMF mengharuskan negara-negara anggotanya memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berbagi informasi tentang ekonomi mereka, tidak membatasi arus valuta asing, mengejar kebijakan mendorong perdagangan dan membayar langganan kuota.

Namun saat ini, perekonomian Korea Utara nampaknya masih jauh dari kata transparan.