China-UE Sepakat Bicara Soal Tarif Mobil Listrik, Batal Perang Dagang?

Minggu, 23 Juni 2024 - 10:59 WIB
loading...
China-UE Sepakat Bicara Soal Tarif Mobil Listrik, Batal Perang Dagang?
China dan Uni Eropa sepakat berbicara mengenai rencana pengenaan tarif untuk mobil listrik China yang diekspor ke Eropa. FOTO/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - China dan Uni Eropa (UE) sepakat untuk memulai pembicaraan mengenai rencana pengenaan tarif terhadap kendaraan listrik (EV) yang diekspor ke pasar Eropa. Konfirmasi ini muncul setelah Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa ketuanya Wang Wentao dan Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Dombrovskis, setuju untuk memulai konsultasi mengenai penyelidikan anti-subsidi UE terhadap mobil listrik China.

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan dia telah diberitahu oleh Komisaris UE Valdis Dombrovskis bahwa akan ada negosiasi konkret mengenai tarif dengan China. "Ini merupakan hal baru dan mengejutkan karena belum mungkin untuk mencapai jadwal negosiasi yang konkrit dalam beberapa minggu terakhir," kata Habeck di Shanghai, seperti dilansir CNBC, Minggu (23/6/2024).

Dia mengatakan ini adalah langkah pertama dan masih banyak lagi yang diperlukan. Habeck sebelumnya mengatakan pada hari Sabtu (22/6) bahwa pintu Uni Eropa terbuka untuk berdiskusi mengenai tarif terhadap ekspor China. "Apa yang saya sarankan kepada mitra saya di China adalah pintu terbuka untuk diskusi dan saya berharap pesan ini didengar,” katanya dalam pernyataan pertamanya di Shanghai, setelah pertemuan dengan para pejabat China di Beijing.



Kunjungan Habeck adalah yang pertama yang dilakukan pejabat senior Eropa sejak Brussels mengusulkan bea masuk yang besar terhadap impor kendaraan listrik buatan China untuk memerangi apa yang dianggap UE sebagai subsidi berlebihan.

Habeck mengatakan ada waktu untuk berdialog antara UE dan China mengenai masalah tarif sebelum tarif tersebut berlaku sepenuhnya pada bulan November dan dia percaya pada pasar terbuka. Tetapi, jelas dia, pasar memerlukan persaingan yang setara. Namun, subsidi seperti yang dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan ekspor perusahaan, tegas dia, tidak dapat diterima.

Hal lain yang menjadi ketegangan antara Beijing dan Berlin adalah dukungan China terhadap Rusia dalam perangnya di Ukraina. Habeck mencatat perdagangan China dengan Rusia meningkat lebih dari 40% tahun lalu. Habeck mengatakan dia telah memberi tahu para pejabat China bahwa hal ini berdampak buruk pada hubungan ekonomi mereka. "Penghindaran sanksi yang dikenakan terhadap Rusia tidak dapat diterima," cetusnya, seraya menambahkan bahwa barang-barang teknis yang diproduksi di Eropa tidak boleh dikirim ke medan perang melalui negara lain.

Rencananya, bea masuk sementara UE sebesar hingga 38,1% terhadap kendaraan listrik China akan berlaku pada tanggal 4 Juli. Sedangkan penyelidikan mengenai itu akan berlanjut hingga tanggal 2 November, sampai bea masuk definitif, biasanya selama 5 tahun, dapat dikenakan. "Ini membuka fase di mana negosiasi dimungkinkan, diskusi menjadi penting dan dialog diperlukan," kata Habeck.

Dalam pertemuannya dengan para pejabat China, Habeck berkilah bahwa usulan tarif UE terhadap barang-barang China bukanlah sebuah "hukuman". "Penting untuk dipahami bahwa ini bukanlah tarif yang bersifat menghukum," ujarnya pada sesi pleno pertama dialog iklim dan transformasi.

Negara-negara seperti AS, Brasil, dan Turki menurut dia telah menerapkan tarif yang bersifat menghukum. Namun, Uni Eropa belum menerapkannya. Habeck mengatakan Komisi Eropa selama sembilan bulan telah memeriksa secara rinci apakah perusahaan-perusahaan China mendapat keuntungan yang tidak adil dari subsidi. Tindakan balasan apa pun yang dihasilkan dari tinjauan UE itu menurutnya bukanlah sebuah hukuman. Dia menambahkan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengkompensasi keuntungan yang diberikan Beijing kepada perusahaan-perusahaan China.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1659 seconds (0.1#10.140)