Kartu Prakerja Jadi Harapan Penopang Ekonomi Saat Pandemi

Apalagi, tambah dia, hingga saat ini masyarakat juga bisa pahami belum ada bukti pelatihan yang diselenggarakan dengan bantuan Kartu Prakerja benar-benar efektif meningkatkan kualitas tenaga kerja. "Belum ada bukti pelatihan prakerja berdampak efektif," ujarnya.

Pengamat ekonomi Nailul Huda menilai jumlah 22 juta yang mendaftar Kartu Prakerja artinya banyak sekali yang butuh bantuan insentif masa pandemi ini. "Jadi bila hanya bisa bantu 25% dari total yang membutuhkan, harusnya pemerintah malu ya," ujar Nailul.

Lebih baik, menurutnya, bantuan diberikan semuanya melalui jalur bantuan tunai saja. Karena bila pemerintah mendorong wirausaha tapi kondisinya sekarang permintaan konsumsi masyarakat yang sedang turun, artinya tetap berat. "Karena sama saja siapa yang mau beli nanti?" ujarnya.

Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai Kartu Prakerja sangat tidak tepat sasaran terlebih pelatihan dilakukan secara daring tidak akan banyak meningkatkan keahlian. "Kartu Prakerja itu seharusnya diprioritaskan bagi orang-orang yang akan masuk dunia kerja atau orang yang baru lulus sekolah bukan buat buruh yang ter-PHK. Kalau dilihat dari kurikulum pelatihan melalui online, itu juga banyak yang kurang tepat,” tegasnya. (Lihat videonya: Peran Ki Gede Sala dalam Berdirinya Kota Solo)

Menurut dia, saat ini banyak buruh yang ter-PHK atau dirumahkan sehingga seharusnya pemerintah fokus untuk memberikan insentif langsung pada buruh yang ter-PHK atau yang dirumahkan dan tidak diupah.

Meski dinilai belum tepat, ilmu yang didapatkan peserta dalam pelatihan tersebut diharapkan bisa bermanfaat dalam menumbuhkan jiwa wirausaha. Jadi dalam program Kartu Prakerja ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi ada manfaat lain yang didapat peserta untuk bekal hidupnya kelak.

Namun, yang harus jadi perhatian pemerintah adalah bagaimana program Kartu Prakerja yang semi-bansos ini tidak tumpang tindih dengan program yang lain sehingga tidak terjadi adanya satu orang menerima dua program bansos yang berbeda. Butuh data yang akurat dan tentu saja ketelitian dari pemerintah. Ini pastinya tidak mudah. (Ichsan Amin/Hafid Fuad/Oktiani Endarwati)