Masih Lemot, Jokowi Minta Jajarannya Percepat Korporasi Petani dan Nelayan
Selasa, 06 Oktober 2020 - 16:52 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mempercepat program korporasi petani dan nelayan yang dinilainya masih lamban. Dengan demikian diharapkan mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses modal dan meraup keuntungan yang lebih besar.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir dimana standar korporasi ini dipakai oleh pemerintah. Kalau di swasta bisa maka pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu," tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Baca Juga: Gaji Petani Pisang Bisa Rp4,5 Juta Sebulan, Ini Resepnya!
Menurut dia presiden meminta agar petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar. Selain agar mempunyai skala ekonomi yang efisien dan mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi, hal ini juga dapat membantu menyambung petani dan nelayan ke konsumen.
Pemerintah juga merasa perlu mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi. "Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," ujar Airlangga.
Baca Juga: 100% Milik Negara, Penyelamatan Jiwasraya Lewat Bail In ke BPUI Dinilai Wajar
Dia menambahkan model bisnis korporasi petani dan nelayan sejatinya bergantung pada komoditas yang dikelola. Namun yang paling penting pembentukan korporasi petani dan nelayan bisa mencakup seluruh proses bisnis dari hulu sampai hilir. "Sehingga tentu solusi yang diharapkan presiden, ada integrasi antara off farm dan on farm karena selama ini petani dan nelayan kebanyakan di on farm dan off farm-nya terputus. Ini yang didorong agar nilai tambah ditingkatkan," terangnya.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang ingin dibangun adalah budaya korporasi, yaitu pola pikir dimana standar korporasi ini dipakai oleh pemerintah. Kalau di swasta bisa maka pemerintah juga harus bisa membimbing petani dan nelayan untuk melakukan itu," tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Baca Juga: Gaji Petani Pisang Bisa Rp4,5 Juta Sebulan, Ini Resepnya!
Menurut dia presiden meminta agar petani dan nelayan didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar. Selain agar mempunyai skala ekonomi yang efisien dan mempermudah petani dan nelayan mengakses pembiayaan teknologi, hal ini juga dapat membantu menyambung petani dan nelayan ke konsumen.
Pemerintah juga merasa perlu mendorong proyek-proyek percontohan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas petani mampu membeli teknologi. "Bisa juga dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan kepada perusahaan-perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," ujar Airlangga.
Baca Juga: 100% Milik Negara, Penyelamatan Jiwasraya Lewat Bail In ke BPUI Dinilai Wajar
Dia menambahkan model bisnis korporasi petani dan nelayan sejatinya bergantung pada komoditas yang dikelola. Namun yang paling penting pembentukan korporasi petani dan nelayan bisa mencakup seluruh proses bisnis dari hulu sampai hilir. "Sehingga tentu solusi yang diharapkan presiden, ada integrasi antara off farm dan on farm karena selama ini petani dan nelayan kebanyakan di on farm dan off farm-nya terputus. Ini yang didorong agar nilai tambah ditingkatkan," terangnya.
(nng)
Lihat Juga :
