Peningkatan Daya Saing Daerah Jadi Kunci Pemulihan Indonesia dari Pandemi

JAKARTA - Pandemi Covid-19 mengakibatkan sektor perekonomian Indonesia kian terpuruk, minus 5,3% di kuartal kedua dan diprediksi berkontraksi ke minus 2,9% di kuartal ketiga. Kajian lebih lanjut menunjukkan, adanya ketimpangan pendekatan pembangunan Indonesia yang terpaku pada pilar ekonomi, tanpa melihat pilar sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Ketimpangan tersebut membuat Indonesia sulit untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, meski pemerintah memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) . PEN direalisasikan di sektor ekonomi, penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, serta dalam bentuk jaring pengaman sosial dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sarah Hasibuan menilai, PEN belum cukup maksimal untuk menggenjot pemulihan ekonomi. Sarah mengatakan PEN belum mencerminkan empat pilar daya saing daerah berkelanjutan dalam webinar bertajuk “Daerah Berdaya Saing, Kunci Pemulihan Ekonomi dari Pandemi” yang diselenggarakan oleh KPPOD, Katadata Insight Center, dan Kinara Indonesia, Kamis (8/10/2020).

(Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Daerah, Bima: Terima Fulusnya, Tolak Virusnya )

Empat pilar yang dimaksud adalah lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola daerah yang baik. Studi yang dilakukan KPPOD atas 356 kabupaten menunjukkan ada beberapa tipologi daya saing daerah, yaitu daerah dengan ekonomi yang unggul, memiliki persoalan kelestarian lingkungan, Daerah dengan ekonomi dan sosialnya rata-rata, lingkungannya cukup lestari, dan aspek sosial tidak menjadi pilar yang dominan bagi daerah yang berdaya saing berkelanjutan.

Padahal, daya saing daerah berkelanjutan menjadi kunci untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang variatif dan adaptif terhadap karakter daerah dan tipologi daya saing yang dimiliki.

“Kebijakan yang proporsional dalam kerangka daya saing pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu mengakhiri dikotomi antara ekonomi dan pilar lain menjadi masalah bersama Indonesia,” kata Sarah.

Senada dengan itu, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDG,s Bappenas Setyo Budiantoro menyampaikan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mencapai target tersebut. Mereka mesti menjadi dirigen untuk memaksimalkan sinergi antar pemerintahan.

"Pemerintah daerah perlu menjadi dirigen orkestrasi sinergi daya saing berkelanjutan dengan melibatkan semua potensi stakeholder secara inklusif, SDG's ini menjadi kerangka acuan bersama. Sinergi ini termasuk dalam mengupayakan pembiayaan melalui berbagai skema innovative financing seperti blended finance, impact fund, hingga crowfunding," ujar Budi dalam webinar yang sama.

(Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Daerah Utang Rp12,24 Triliun ke Pusat )

Pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 tidak hanya menggunakan pendekatan memberikan ruang lebih kepada daya saing daerah. Pelibatan masyarakat dan pemulihan ekologis juga perlu dikedepankan.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengamini potensi daya saing yang berkelanjutan saat ini menjadi jalan yang ia lakukan untuk memulihkan perekonomian. Sebelum pandemi, masyarakat Klungkung nyaris meninggalkan sektor pertanian lantaran potensi pariwisata Klungkung yan menjanjikan. Hal itu kemudian menyebabkan mereka merasakan dampak cukup parah ketika pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, saat ini ia kembali menggerakkan berbagai program yang tidak terpaku pada satu sektor. Beberapa strategi pemulihan yang mulai berjalan, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

"Kami kembali menggalakan berbagai sektor yang selama ini nyaris ditinggalkan seperti singkong, jagung, kelapa. Ini akan dikerjasamakan dengan pemerintah Kanada untuk membuat inovasi produk berupa Rumah Keong, rumput laut, kelapa, dan mangga," ujarnya.

Potensi lain yang sekarang kembali dimaksimalkan Kabupaten Klungkung adalah budidaya rumput laut dan pengembangan budidaya kepiting hingga kerapu. Pemerintah Kabupaten Klungkung juga gencar dalam penguatan kerajinan tangan dan menggalakkan program mandiri lainnya seperti pertanian hidroponik bagi tiap kepala keluarga.

(Baca Juga: Sistem Resi Gudang Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah dari Pandemi )

Hal serupa dilakukan oleh Du Anyam, social entepreneurship bidang kriya yang berdiri sejak 2014. Mereka memberdayakan para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Selatan. Du Anyam bekerjasama dengan dengan pelaku UMKM kriya dan anak muda di daerah untuk membangun rantai pasok kriya di Indonesia.

Du Anyam mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk menggantikan proses manual yang berulang dan rawan kesalahan. Manfaatnya beragam seperti melacak produksi secara real time, mengukur kapasitas produksi dan kualitas, merencanakan produksi secara lebih baik, verifikasi pembayaran tunai secara real time, dan meningkatkan penilaian dampak ekonomi.

“Aplikasi ini justru semakin berguna saat pandemi. Du Anyam bisa bermitra dengan lebih banyak mitra di daerah di mana Du Anyam tidak ada. Kemudian lahirlah Krealogi sebagai wadah ekosistem terpadu dan sistem perangkat manajemen rantai pasok UMKM kriya,” tutur Co-founder Du Anyam & Krealogi Hanna Keraf.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nur Hidayati memaparkan tiga cara membalikkan krisis, yaitu pemulihan ekologis, mengurangi kerentanan, dan perubahan sistem. Menurut Yaya, sapaan akrabnya, ekspansi industri kreatif dan monokultur harus dihentikan.

Ekosistem-ekosistem esensial yang berfungsi sebagai sumber pangan dan air komunitas harus dipulihkan dan diselamatkan. Efisiensi sumber daya alam dan mempertahankan umur produk selama mungkin juga harus dikedepankan.

“Indikator kemajuan alternatif tidak berbasis growth, melainkan kualitas well-being mengacu pada laporan terbaru dari UNI Special Rapporteur on Extreme Poverty,” ujar Yaya.