Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
1.600 Warga Terlantar Ibu Kota Didata Risma, Persiapan Bansos Bulan Depan
loading...
Mensos Tri Rismaharini melakukan perekaman data kependudukan untuk 1.600 warga marjinal dan terlantar yang masuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial RI (Mensos) Tri Rismaharini melakukan perekaman data kependudukan untuk 1.600 warga marjinal dan terlantar yang masuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Perekaman dilakukan dengan menggandeng Disdukcapil DKI Jakarta dan Kemendagri.
"Ada 1.600 warga yang masuk PPKS kita catat data kependudukannya di Jakarta. Nantinya agar bisa keluar dari kemiskinan," ujar Risma hari ini di Jakarta.
Kemudian dia melanjutkan rencana ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi satu persatu lalu diklasifikasikan sesuai kondisinya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran. "Rencananya ini untuk bantuan pada Februari 2021 nanti," katanya.
Bahkan nantinya perekaman data ini akan dilanjutkan ke beberapa kota seperti Bandung, Papua, dan Sulawesi. Kota-kota tersebut memiliki Unit Pelayanan Teknis Kemensos RI. Pencatatan akan terus dilakukan sambil terus melakukan perbaikan data.
Risma juga melakukan launching Kartu Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bansos di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai disalurkan hari ini. Bagi para penerima bisa langsung cek di https://dtks.kemensos.go.id.
Tidak perlu khawatir, cara mengeceknya sangat mudah karena tanpa harus login lagi. Untuk selanjutnya, para penerima cukup memilih ID kepesertaan yang dimiliki, mengisi data yang diperlukan, dan klik tombol Cari.
Sistem akan mencocokkan ID dan Nama yang diinput dan membandingkan antara nama yang diinput dengan nama yang ada dalam database.
Menurut Kementerian Sosial, total penerima bansos PKH 2021 mencapai 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan jumlah anggaran Rp28,71 triliun. Kemensos pernah menjelaskan bansos PKH 2021 lebih besar akibat wabah pandemi global Covid-19.
Bansos PKH naik 25% karena aktivitas penerima PKH yang terbatas. Dana tersebut diharapkan bisa membantu KPM melanjutkan kehidupan atau menjaga kelangsungan usaha.
"Ada 1.600 warga yang masuk PPKS kita catat data kependudukannya di Jakarta. Nantinya agar bisa keluar dari kemiskinan," ujar Risma hari ini di Jakarta.
Kemudian dia melanjutkan rencana ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi satu persatu lalu diklasifikasikan sesuai kondisinya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran. "Rencananya ini untuk bantuan pada Februari 2021 nanti," katanya.
Bahkan nantinya perekaman data ini akan dilanjutkan ke beberapa kota seperti Bandung, Papua, dan Sulawesi. Kota-kota tersebut memiliki Unit Pelayanan Teknis Kemensos RI. Pencatatan akan terus dilakukan sambil terus melakukan perbaikan data.
Risma juga melakukan launching Kartu Penerima Manfaat (KPM) Penerima Bansos di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Pemerintah memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai disalurkan hari ini. Bagi para penerima bisa langsung cek di https://dtks.kemensos.go.id.
Tidak perlu khawatir, cara mengeceknya sangat mudah karena tanpa harus login lagi. Untuk selanjutnya, para penerima cukup memilih ID kepesertaan yang dimiliki, mengisi data yang diperlukan, dan klik tombol Cari.
Sistem akan mencocokkan ID dan Nama yang diinput dan membandingkan antara nama yang diinput dengan nama yang ada dalam database.
Menurut Kementerian Sosial, total penerima bansos PKH 2021 mencapai 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan jumlah anggaran Rp28,71 triliun. Kemensos pernah menjelaskan bansos PKH 2021 lebih besar akibat wabah pandemi global Covid-19.
Bansos PKH naik 25% karena aktivitas penerima PKH yang terbatas. Dana tersebut diharapkan bisa membantu KPM melanjutkan kehidupan atau menjaga kelangsungan usaha.
(akr)
Explore More