Soal Pajak Pulsa, Ada Kemungkinan Ujung-ujungnya Akan Dibebankan ke Konsumen
Selasa, 02 Februari 2021 - 17:02 WIB
loading...
Meskipun Menkeu menekankan, pengenaan pajak terhadap penjualan pulsa hingga token listrik dipastikan tidak mempengaruhi harga pulsa hingga token listrik itu sendiri. Namun kemungkinan besar distributor akan bebankan ke pengecer. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Meskipun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan, pengenaan pajak terhadap penjualan pulsa hingga token listrik dipastikan tidak mempengaruhi harga pulsa hingga token listrik itu sendiri. Namun Head of Research Data Indonesia, Herry Gunawan mengungkapkan, kemungkinan besar distributor akan bebankan ke pengecer . Kemudian pengecer juga akan membebankan PPN tersebut ke konsumen.
“Klarifikasi Menkeu terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan di tingkat distributor, bukan pengecer. Pertanyaannya, apakah distributor tidak akan membebankan ke pengecer?” tukas Herry Gunawan, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pajak Pulsa dan Token Listrik Tidak Ngaruh ke Harga
Selain soal kenaikan harga di level konsumen, Herry Gunawan juga menyoroti soal ketimpangan perpajakan yang diakibatkan kebijakan tersebut. Herry mempertanyakan, mengapa para pemain pasar uang di dalam negeri yang kaya raya tidak dipajaki, sementara rakyat kecil pembeli pulsa dipajaki.
“Kebijakan seperti itu kontraproduktif. Sementara pembeli global bond bebas pajak alias dapat subsidi pemerintah. Ketimpangan yang nyata. Kenceng ke bawah, lunak ke atas,” sesal Herry Gunawan.
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) Pulsa dan Kartu Perdana yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No 6/PMK.03/2021 masih absurd.
"Pertama, di dalam PMK tidak terdapat rujukan peraturan lama yang perlu disederhanakan, sehingga masyarakat menanggapinya sebagai pajak baru. Untuk itu, mohon Menteri Keuangan yang Terhormat berkenan memberi peraturan lama sebagai bahan sosialisasi kepada sekelompok masyarakat yang berkepentingan," kata Anthony.
“Klarifikasi Menkeu terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan di tingkat distributor, bukan pengecer. Pertanyaannya, apakah distributor tidak akan membebankan ke pengecer?” tukas Herry Gunawan, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pajak Pulsa dan Token Listrik Tidak Ngaruh ke Harga
Selain soal kenaikan harga di level konsumen, Herry Gunawan juga menyoroti soal ketimpangan perpajakan yang diakibatkan kebijakan tersebut. Herry mempertanyakan, mengapa para pemain pasar uang di dalam negeri yang kaya raya tidak dipajaki, sementara rakyat kecil pembeli pulsa dipajaki.
“Kebijakan seperti itu kontraproduktif. Sementara pembeli global bond bebas pajak alias dapat subsidi pemerintah. Ketimpangan yang nyata. Kenceng ke bawah, lunak ke atas,” sesal Herry Gunawan.
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) Pulsa dan Kartu Perdana yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No 6/PMK.03/2021 masih absurd.
"Pertama, di dalam PMK tidak terdapat rujukan peraturan lama yang perlu disederhanakan, sehingga masyarakat menanggapinya sebagai pajak baru. Untuk itu, mohon Menteri Keuangan yang Terhormat berkenan memberi peraturan lama sebagai bahan sosialisasi kepada sekelompok masyarakat yang berkepentingan," kata Anthony.
Lihat Juga :
