Masa Depan Batu Bara Indonesia di Tangan Biden

JAKARTA - Energi bersih bukan hanya merupakan tuntutan dunia modern, tapi juga jadi alat politik bagi sebuah negara untuk memaksakan kepentingannya. Memanfaatkan momentum Hari Bumi Sedunia yang jatuh tanggal 22 April, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memainkan kartu perubahan iklim untuk melawan China.

Biden pada 22-23 April 2021 mengundang 40 pemimpin dunia untuk menghadiri Leader’s Climate Summit secara virtual. Ini merupakan tindak lanjut dari langkah Biden yang pada 27 Januari 2021, menerbitkan Executive Order (EO) 14008 yang berjudul "Tackling the climate crisis at home an abroad".

EO 14008 ini memang ditujukan untuk kepentingan internal AS. Namun, ini bisa berdampak terhadap banyak pihak di luar AS. Pasalnya, The Fed, bank sentral Paman Sam, bisa memonitor apakah bank-bank masih memberikan kredit kepada energi yang kotor. Lalu, AS juga bakal menolak membeli barang dan jasa yang mengandung unsur diproduksi dengan listrik yang bersumber dari batu bara.

“Jadi, secara terselubung, ini bisa menjadi senjata AS dalam perang dagang AS melawan China,” ujar Ketua Umum the Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC), Dradjad H Wibowo, dalam Focus Group Discussion bertema "SDGs, Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengaruhnya terhadap Masa Depan Indonesia", secara virtual, Selasa (21/4/2021). "Dan ini juga bisa menjadi senjata AS dalam perang dagang AS melawan China yang bidang energinya masih didominasi oleh batu bara,” lanjutnya.



Kedua, pembelian barang dan jasa oleh pemerintah AS juga dikunci. Mereka tidak akan mau membeli barang yang di dalamnya terkandung unsur diproduksi dengan listrik yang bersumber dari batu bara. Singkat kata, Biden menekan China dengan menggunakan isu perubahan iklim yang bisa diterima oleh seluruh negara.

Tentu saja ketentuan energi bersihini akan menjadi persoalan bagi Indonesia. Coba simak EO 14008 bagian I, seksi 101, butir b: AS sangatfokuspada transisi energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan menyejalankan arus keuangan dengan kesepakatan Paris.

“Ini yang krusial pada sektor perbankan. Termasuk hal yang secara khusus disebut di ketentuan ini, yaitu pembiayaan batu bara. Padahal, batu bara memiliki peran yang sangat besar terhadap Indonesia,” kata Dradjad, yang juga ketua Dewan Pakar PAN ini.



Ketentuan energi bersih ini, kata Dradjad, akan menjadi persoalan bagi Indonesia. Dijelaskannya, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal transisi ke energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan pembiayaan yang sejalan dengan kesepakatan Paris.