Dirjen Pajak Buka-bukaan Soal Pajak Sembako yang Bikin Heboh

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo mengatakan, alasan pemerintah menghapus sembako dan jasa pendidikan dari barang dan jasa tidak kena pajak. Hal itu lantaran dua kategori tersebut ada kelas-kelasnya yang hanya dinikmati kelompok tertentu.

"Kita memahami betul tidak semua barang dan jasa memiliki kelas yang sama. Ada kelas barang yang memang normally dimanfaatkan siapapun juga, ada mungkin kelompok barang tertentu," kata Suryo dalam video virtual.



Dia mencontohkan harga daging sapi sudah sangat bervariasi di pasaran. Bukan hanya daging sapi di pasar tradisional yang biasa dikonsumsi masyarakat banyak, tetapi ada pula daging premium yang harganya berkali-kali lipat dari daging biasa.

"Antara daging yang harganya Rp500 ribu sekilo dengan harganya Rp120 ribu per kilo misalnya. Ada beras yang harganya Rp15 ribu sekilo dan ada yang harganya Rp500 ribu sekilo. Atau ekstremnya ada daging yang Rp2,5 juta sekilo," bebernya.

Kendati demikian pemerintah menegaskan akan menjaga agar kebutuhan dasar seperti sembako bisa tetap terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai kebijakan ini akan dibahas bersama DPR, termasuk kapan implementasinya.

"Seperti misal sembako, seperti apa yang kita berikan treatment, kemungkinan dengan tarif lebih rendah atau mungkin kita beri insentif seperti apa. Ini kalau saya melihat ini menjadi barang diskusi pada waktu kita dengan Dewan (DPR) nanti," tandasnya.



Rencana pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako hingga jasa pendidikan belakangan sempat bikin heboh. Isu PPN ini terus bergulir dan menjadi perbincangan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sempat buka suara. Melalui surat elektronik (email) yang dikirim Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (Direktorat P2 Humas) kepada para wajib pajak, DJP memberi klarifikasi seputar rencana tersebut.