Data Tak Sesuai, Jangan Ngarep Dapat BLT PPKM Rp600 Ribu!
loading...
Ilustrasi pengambilan bansos tunai di Kantor Pos. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PT Pos Indonesia memastikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tepat sasaran dan tepat jumlah sampai ke daerah terluar Indonesia. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut sudah memasuki tahap lanjutan yang akan selesai pada akhir bulan ini.
"Kita maksimalkan pada jaringan dan pola kerja yang tersistematis, sehingga penyaluran BST berjalan baik, termasuk ke daerah terluar yang sulit dijangkau. Kita harus pastikan Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah harus sampai ke seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 524 wilayah kabupaten kota, lebih dari 83.447 wilyah kelurahan dan desa," kata Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi melalui keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (27/8/2021).
Dia memastikan akan terus menjalankan kepercayaan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan Bansos Tunai ke 524 wilayah kabupaten/kota dan sekitar 83.447 kelurahan/desa. Seperti diketahui, Kemensos menyalurkan Bansos Tunai terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berlevel untuk 10 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia.
Bansos Tunai tersebut merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya sempat terhenti pada April 2021. Pada tahap ini ini keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp300.000 per bulan, dan diberikan dua bulan sekaligus sebesar Rp600.000 per KPM. "Untuk Bantuan Sosial Tunai tahap lanjutan akan disalurkan hingga Agustus 2021 kepada semua keluarga penerima manfaat diseluruh wilayah Indonesia," ujar Dirut PT Pos.
Dia mengungkapkan, tidak ada kendala yang berarti dalam proses penyaluran Bansos Tunai. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, PT Pos Indonesia memastikan penyaluran Bansos Tunai tepat jumlah dan tepat sasaran. Faizal menjelaskan, PT Pos tidak akan menyalurkan dana Bansos Tunai apabila data penerima tidak sesuai dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). "Misalnya, nama penerima berbeda dengan data yang terdaftar, alamat salah, atau tidak bisa ditemukan" tutur Faizal.
Ia pun berpesan kepada seluruh Insan Pos yang berada dilapangan agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan penyaluran Bansos Tunai, karena berinteraksi langsung dengan KPM. "Saya mengingatkan kepada seluruh petugas, untuk tetap mengantisipasi agar tidak ada kerumunan di Kantor Pos. Pembagian harus diberikan kuota dan terjadwal serta selalu memperhatikan protokol kesehatannya," tuturnya.
"Kita maksimalkan pada jaringan dan pola kerja yang tersistematis, sehingga penyaluran BST berjalan baik, termasuk ke daerah terluar yang sulit dijangkau. Kita harus pastikan Bantuan Sosial Tunai dari pemerintah harus sampai ke seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari 524 wilayah kabupaten kota, lebih dari 83.447 wilyah kelurahan dan desa," kata Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi melalui keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (27/8/2021).
Dia memastikan akan terus menjalankan kepercayaan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan Bansos Tunai ke 524 wilayah kabupaten/kota dan sekitar 83.447 kelurahan/desa. Seperti diketahui, Kemensos menyalurkan Bansos Tunai terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berlevel untuk 10 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia.
Bansos Tunai tersebut merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya sempat terhenti pada April 2021. Pada tahap ini ini keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp300.000 per bulan, dan diberikan dua bulan sekaligus sebesar Rp600.000 per KPM. "Untuk Bantuan Sosial Tunai tahap lanjutan akan disalurkan hingga Agustus 2021 kepada semua keluarga penerima manfaat diseluruh wilayah Indonesia," ujar Dirut PT Pos.
Dia mengungkapkan, tidak ada kendala yang berarti dalam proses penyaluran Bansos Tunai. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, PT Pos Indonesia memastikan penyaluran Bansos Tunai tepat jumlah dan tepat sasaran. Faizal menjelaskan, PT Pos tidak akan menyalurkan dana Bansos Tunai apabila data penerima tidak sesuai dengan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). "Misalnya, nama penerima berbeda dengan data yang terdaftar, alamat salah, atau tidak bisa ditemukan" tutur Faizal.
Ia pun berpesan kepada seluruh Insan Pos yang berada dilapangan agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan penyaluran Bansos Tunai, karena berinteraksi langsung dengan KPM. "Saya mengingatkan kepada seluruh petugas, untuk tetap mengantisipasi agar tidak ada kerumunan di Kantor Pos. Pembagian harus diberikan kuota dan terjadwal serta selalu memperhatikan protokol kesehatannya," tuturnya.
(nng)
Explore More