Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Berlaku 2022, Gapmmi: Kami Belum Diajak Diskusi
loading...
Pengusaha mengeluh tidak diajak berdiskusi terkait rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis tahun depan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - DPR telah mendiskusikan penambahan cukai plastik, mencakup kemasan dan wadah plastik serta alat makan dan minum sekali pakai, serta minuman berpemanis . Cukai tersebut rencananya akan mulai diimplementasikan pada 2022 mendatang.
Terkait dengan itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengaku bahwa dunia usaha hingga kini belum pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah terkait rencana kebijakan tersebut.
"Tentunya kami masih menunggu, sampai saat ini kami belum diundang oleh pemerintah untuk membahas bersama mengenai cukai plastik, makanan atau minuman berperasa serta turunan regulasinya," kata Adi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (10/9/2021).
Adi berharap pemerintah atau DPR segera mengajak para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, untuk berembuk mengenai rencana ini. Dia menegaskan, stakeholder perlu mengetahui lebih jelas terkait alasan kebijakan ini, apakah untuk menambah pemasukan negara atau tujuan lainnya.
"Kan pemerintah tidak bisa langsung serta merta menetapkan cukai untuk itu. Kalau memang tidak melihat kondisi kita, lihat masalahnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat," ujarnya.
"Kemudian, masalah dari pemanis yang menimbulkan penyakit, fokus pemerintah adalah dalam menyebarkan penyakit tidak menular. Padahal masalah utamanya adalah bagaimana membangun kesadaran hidup sehat," tuturnya.
Karena itu, Adi menilai pengenaaan dan penambahan cukai bukanlah hal yang tepat. Sebab, permasalahan utamanya menurut dia adalah pada kesadaran masyarakat sendiri.
"Jadi ubah pola pikir masyarakatnya. Kalau ditambahkan dengan cukai tidak akan mengatasi masalah, justru akan ada beban tambahan bagi perusahaan dan ekonomi," ujarnya.
Menurutnya saat ini yang terpenting adalah edukasi budaya hidup sehat yang harus dibangun bersama-bersama untuk mengatasi masalah. "Bukan dengan membebani masyarakat dengan cukai yang ujungnya ke harga jual, terlebih di masa sulit pandemi saat ini," tandasnya.
Terkait dengan itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengaku bahwa dunia usaha hingga kini belum pernah diajak berdiskusi oleh pemerintah terkait rencana kebijakan tersebut.
"Tentunya kami masih menunggu, sampai saat ini kami belum diundang oleh pemerintah untuk membahas bersama mengenai cukai plastik, makanan atau minuman berperasa serta turunan regulasinya," kata Adi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (10/9/2021).
Adi berharap pemerintah atau DPR segera mengajak para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, untuk berembuk mengenai rencana ini. Dia menegaskan, stakeholder perlu mengetahui lebih jelas terkait alasan kebijakan ini, apakah untuk menambah pemasukan negara atau tujuan lainnya.
"Kan pemerintah tidak bisa langsung serta merta menetapkan cukai untuk itu. Kalau memang tidak melihat kondisi kita, lihat masalahnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat," ujarnya.
"Kemudian, masalah dari pemanis yang menimbulkan penyakit, fokus pemerintah adalah dalam menyebarkan penyakit tidak menular. Padahal masalah utamanya adalah bagaimana membangun kesadaran hidup sehat," tuturnya.
Karena itu, Adi menilai pengenaaan dan penambahan cukai bukanlah hal yang tepat. Sebab, permasalahan utamanya menurut dia adalah pada kesadaran masyarakat sendiri.
"Jadi ubah pola pikir masyarakatnya. Kalau ditambahkan dengan cukai tidak akan mengatasi masalah, justru akan ada beban tambahan bagi perusahaan dan ekonomi," ujarnya.
Menurutnya saat ini yang terpenting adalah edukasi budaya hidup sehat yang harus dibangun bersama-bersama untuk mengatasi masalah. "Bukan dengan membebani masyarakat dengan cukai yang ujungnya ke harga jual, terlebih di masa sulit pandemi saat ini," tandasnya.
(fai)
Lihat Juga :
