Menparekraf: Kita Gunakan Gold Standard dalam Sertifikasi CHSE
Senin, 27 September 2021 - 20:40 WIB
loading...
Sertifikasi CHSE berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan layanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Foto/Dok Kemenparekraf
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan pemerintah menggunakan pendekatan gold standard dalam program sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety & Environment) bagi industri pariwisata dan usaha terkait lainnya.
Program yang digulirkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sejak 2020 itu dimaksudkan sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
Saat ini tercatat sudah lebih dari 8.387 usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE, di mana pemerintah menanggung semua biaya sertifikasi. "CHSE per hari ini semua biayanya ditanggung pemerintah, ini yang selalu saya sampaikan. Tahun lalu kita targetkan 6.000 usaha pariwisata dan tahun ini juga kira-kira demikian (sama)," ujarnya dalam weekly press briefing secara virtual, Senin (27/9/2021).
Baca juga: Pemerintah Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kendati demikian, Sandiaga mengakui ke depan tentunya pemerintah tidak bisa menanggung semua biaya sertifikasi tersebut. Namun, pihaknya akan mengupayakan agar biaya tetap terjangkau dan tidak memberatkan pelaku usaha.
Program yang digulirkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sejak 2020 itu dimaksudkan sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
Saat ini tercatat sudah lebih dari 8.387 usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE, di mana pemerintah menanggung semua biaya sertifikasi. "CHSE per hari ini semua biayanya ditanggung pemerintah, ini yang selalu saya sampaikan. Tahun lalu kita targetkan 6.000 usaha pariwisata dan tahun ini juga kira-kira demikian (sama)," ujarnya dalam weekly press briefing secara virtual, Senin (27/9/2021).
Baca juga: Pemerintah Dorong Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kendati demikian, Sandiaga mengakui ke depan tentunya pemerintah tidak bisa menanggung semua biaya sertifikasi tersebut. Namun, pihaknya akan mengupayakan agar biaya tetap terjangkau dan tidak memberatkan pelaku usaha.
Lihat Juga :
