Belum Ada Kebulatan Aturan di Saudi, Umrah Ditunda ke 2022
loading...
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyatakan pemerintah memutuskan keberangkatan jemaah umrah ke Tanah Suci yang sedianya dilakukan pada akhir tahun ini ditunda ke Januari 2022.
Menurut dia, berbagai instansi di Arab Saudi masih belum memiliki kesepakatan satu dan lainnya, misalnya terkait masa karantina jemaah umrah yang direncanakan hanya satu hari.
“Kami sedang membahas hal teknisnya. Seperti biaya pungutan, lama karantina di sana, ataupun persyaratan vaksinasi. Tapi di sana juga belum ada kesepakatan antar instansi karena itu harus diundur," kata Hilman dalam webinar di Jakarta, dikutip Rabu (21/12/2021).
Dia mengatakan, sebagai permulaan, keberangkatan jemaah umrah akan dilakukan bertahap dan terbatas sekitar puluhan jemaah. Hal ini penting sebagai percontohan untuk nanti keberangkatan umrah dalam jumlah banyak bisa berjalan mulus, tenang, tanpa ada gejolak.
"Saya lihat rombongan perdana hanya puluhan dari Malaysia. Jadi kita akan lakukan bertahap hingga normal nanti. Peran Kemenag hanya pendampingan sementara hingga nanti dipegang kembali oleh pelaku PPIU," jelasnya.
Hilman menyatakan Kemenag sebagai regulator akan mendorong agar ekosistem bisnis perjalanan umrah tetap berjalan. Apalagi bisnis tersebut mandek selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19. "Kami akan coba kirim tim kecil untuk bisa mempelajari situasi mitra di Arab Saudi dan mendapatkan kejelasan teknisnya," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, pemilik travel Balubaid Tour and Travel Amin Ahmad Balbaid mengatakan dirinya sangat berharap Kemenag dapat menyampaikan kepada presiden Joko Widodo untuk pengurangan masa karantina di Indonesia. Mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia dan masyarakat umum.
"Karantina 14 hari itu memberatkan jemaah umrah. Tolong berikan masukan ke presiden untuk pertimbangkan kembali masa karantina yang lama itu," tukasnya.
Menurut dia, berbagai instansi di Arab Saudi masih belum memiliki kesepakatan satu dan lainnya, misalnya terkait masa karantina jemaah umrah yang direncanakan hanya satu hari.
“Kami sedang membahas hal teknisnya. Seperti biaya pungutan, lama karantina di sana, ataupun persyaratan vaksinasi. Tapi di sana juga belum ada kesepakatan antar instansi karena itu harus diundur," kata Hilman dalam webinar di Jakarta, dikutip Rabu (21/12/2021).
Dia mengatakan, sebagai permulaan, keberangkatan jemaah umrah akan dilakukan bertahap dan terbatas sekitar puluhan jemaah. Hal ini penting sebagai percontohan untuk nanti keberangkatan umrah dalam jumlah banyak bisa berjalan mulus, tenang, tanpa ada gejolak.
"Saya lihat rombongan perdana hanya puluhan dari Malaysia. Jadi kita akan lakukan bertahap hingga normal nanti. Peran Kemenag hanya pendampingan sementara hingga nanti dipegang kembali oleh pelaku PPIU," jelasnya.
Hilman menyatakan Kemenag sebagai regulator akan mendorong agar ekosistem bisnis perjalanan umrah tetap berjalan. Apalagi bisnis tersebut mandek selama 2 tahun akibat pandemi Covid-19. "Kami akan coba kirim tim kecil untuk bisa mempelajari situasi mitra di Arab Saudi dan mendapatkan kejelasan teknisnya," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, pemilik travel Balubaid Tour and Travel Amin Ahmad Balbaid mengatakan dirinya sangat berharap Kemenag dapat menyampaikan kepada presiden Joko Widodo untuk pengurangan masa karantina di Indonesia. Mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia dan masyarakat umum.
"Karantina 14 hari itu memberatkan jemaah umrah. Tolong berikan masukan ke presiden untuk pertimbangkan kembali masa karantina yang lama itu," tukasnya.
(ind)