Ketua DPD RI: Masalah Minyak Goreng Butuh Penyelesaian dari Hulu ke Hilir
Sabtu, 19 Februari 2022 - 21:04 WIB
loading...
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah membuat kebijakan menyeluruh untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan menyeluruh untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebab, menurut LaNyalla, kelangkaan minyak goreng tidak bisa diselesaikan di hilir saja, namun juga perlu kebijakan dari hulu.
"Operasi pasar di beberapa daerah tidak akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Seharusnya kebijakan yang diambil dari hulu juga. Indikasi ada permainan harga oleh kartel atau mafia minyak goreng harus diselesaikan," kata LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur, Sabtu (19/2/2022).
Baca Juga: Tertipu Iming-iming Minyak Goreng Murah, Puluhan Emak-emak di Koja Menangis Histeris
Senator Jawa Timur itu melanjutkan, pemerintah tidak boleh membiarkan penderitaan rakyat yang berjuang sendiri untuk bisa menjalankan usaha kecilnya. Sedangkan pengusaha besar mendapat keuntungan dari tingginya harga CPO. Menurutnya, hal itu sangat tidak adil bagi rakyat.
"Masyarakat kita menghadapi melambungnya harga minyak goreng sudah empat bulan lamanya. Hal ini pasti akan mempengaruhi pemulihan perekonomian masyarakat kelas bawah yang masih tertatih akibat dampak pandemi," ujarnya.
Dia menambahkan, konsumen terbesar minyak goreng adalah pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Dengan harga minyak goreng yang gagal distabilkan pemerintah, maka pelaku usaha tersebut sangat merasakan dampak dan guncangannya
"Operasi pasar di beberapa daerah tidak akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Seharusnya kebijakan yang diambil dari hulu juga. Indikasi ada permainan harga oleh kartel atau mafia minyak goreng harus diselesaikan," kata LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur, Sabtu (19/2/2022).
Baca Juga: Tertipu Iming-iming Minyak Goreng Murah, Puluhan Emak-emak di Koja Menangis Histeris
Senator Jawa Timur itu melanjutkan, pemerintah tidak boleh membiarkan penderitaan rakyat yang berjuang sendiri untuk bisa menjalankan usaha kecilnya. Sedangkan pengusaha besar mendapat keuntungan dari tingginya harga CPO. Menurutnya, hal itu sangat tidak adil bagi rakyat.
"Masyarakat kita menghadapi melambungnya harga minyak goreng sudah empat bulan lamanya. Hal ini pasti akan mempengaruhi pemulihan perekonomian masyarakat kelas bawah yang masih tertatih akibat dampak pandemi," ujarnya.
Dia menambahkan, konsumen terbesar minyak goreng adalah pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. Dengan harga minyak goreng yang gagal distabilkan pemerintah, maka pelaku usaha tersebut sangat merasakan dampak dan guncangannya
Lihat Juga :
