Dugaan Konflik Lahan Sawit di Jambi, Ini Kata Warga dan Suku Anak Dalam

Sementara itu, Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) menilai kehadiran perusahaan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Air Hitam dan kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas telah memberikan peran positif.

Menurut Idris Sardi yang menjadi perwakilan dari FKPS-SAD, semua pihak saat ini sudah saling bersinergi positif di dalam mendukung penguatan SAD.

Idris menjelaskan sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan dengan Komnas HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jambi. Pertemuan itu membahas terkait adanya dugaan konflik lahan warga SAD dan PT SAL.

“Dari proses pertemuan itu semua pihak tidak menemukan adanya konflik,” kata Idris yang juga menjadi Ketua Laboratorium Sosial SAD Universitas Jambi.

Azrul, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Merangin, menyampaikan bahwa perusahaan PT SAL tidak pernah ada masalah dengan Orang Rimba atau SAD di wilayah Merangin. “Sejauh ini kami justru mampu bersinergi secara positif untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan,” katanya.



Sebelumnya DPRD Provinsi Jambi telah meminta hadir PT SAL untuk memberikan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan konflik lahan dengan perusahaan di Kabupaten Jambi.

Rapat yang digelar pada Sabtu (26/2/2022) menjadi tindaklanjut dari laporan masyarakat Kelompok Tani perihal adanya konflik lahan yang terjadi di wilayah kabupaten di Jambi. Rapat ini menjadi bentuk pencarian informasi dari dibentuknya Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi.

Terkait adanya pansus tersebut, perwakilan FKPS-SAD lainnya, Elwanmendri, mengapresiasi niat baik dari anggota parlemen untuk mencari kebenaran terkait adanya dugaan konflik lahan. Namun, dia berharap pencarian fakta dan informasi tersebut dilakukan secara teliti dan cermat.