Pemasok Minyak Goreng Curah Terancam Sanksi Jika Tak Mendaftarkan Perusahaannya

Selasa, 22 Maret 2022 - 18:19 WIB
loading...
Pemasok Minyak Goreng Curah Terancam Sanksi Jika Tak Mendaftarkan Perusahaannya
Ilustrasi minyak goreng curah. Foto/Dok Antara
A A A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mewajibkan industri minyak goreng untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai pemasok minyak goreng sawit (MGS) ke dalam negeri.

Dia pun mengingatkan adanya sanksi bagi industri yang tidak mengikuti program pemerintah ini. Menurut Menperin, terdapat 81 perusahaan industri yang wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini.

“Semua industri MGS wajib mendaftar melalui SIINas dan bagi perusahaan industri yang tidak mendaftar, akan dikenakan sanksi,” tegasnya di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Lebih Murah, YLKI Khawatir Konsumen Bakal Migrasi ke Minyak Goreng Curah

Proses registrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kemenperin. Industri diwajibkan menyampaikan data dan dokumen tentang sumber dan volume bahan baku, daftar distributor (D1 dan D2) sampai pada tingkat kabupaten/kota.

“Semua data dan dokumen tersebut diverifikasi oleh Kemenperin hingga mendapat nomor registrasi paling lambat dalam tiga hari kerja. Kemudian, perusahaan industri menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan Minyak Goreng Curah dengan Direktur Utama BPDPKS paling lama lima hari setelahnya,” jelas Menperin.

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Swalayan Mahal, Pengusaha: Harap Maklum

Selanjutnya, Kemenperin akan menetapkan alokasi produksi dan distribusi wilayah masing-masing produsen Minyak Goreng Sawit Curah. Agus menambahkan, industri yang telah memproduksi dan mendistribusikan produknya dapat mengajukan klaim pada BPDPKS.

Pengajuan klaim ini dilakukan melalui SIINas untuk diverifikasi oleh Kemenperin. Setelahnya, BPDPKS mentransfer dana subsidi pada rekening produsen sesuai dengan bukti klaim yang telah diverifikasi tersebut.



“Kami mengupayakan agar pembayaran klaim subsidi dari BPDPKS ke industri sesingkat mungkin dengan secara digital dan sangat memperhatikan good governance,“ pungkasnya.
(ind)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2225 seconds (11.210#12.26)