OJK Konsisten Memperluas Akses UMKM Jawa Tengah untuk Mendapatkan Bantuan Permodalan

JAKARTA - UMKM Provinsi Jawa Tengah saat ini berhasil menyumbangkan kurang lebih 10 persen pada PPDB Jawa Tengah. Bahkan, kredit usaha rakyat atau KUR Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama secara nasional. Sektor UMKM juga telah berhasil menyerap banyak tenaga kerja.

Sayangnya di masa pandemi Covid-19 ini, terdapat 51 persen UMKM bermasalah, 25 persen UMKM mengalami masalah pembiayaan atau permodalan, dan sisanya UMKM mengalami kesulitan lainnya.

Untuk itu, OJK hadir memberikan dukungan kepada UMKM di Jawa Tengah melalui Program UMKM Bangkit. Program ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi dan mendukung kebangkitan UMKM yang ada di Jawa Tengah melalui sinergi dan kolaborasi atas berbagai sumber daya di dalam ekosistem pengembangan UMKM.

Program UMKM Bangkit dikemas melalui lima pilar utama, yakni pertama, peningkatan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Kedua, program peningkatan kapasitas dan pemasaran dan transaksi secara digital. Ketiga, program peningkatan kualitas produksi dan manajemen, termasuk manajemen keuangan pelaku UMKM.

Lalu yang keempat, pendampingan atau asistensi dalam hal perizinan, dan kelima mengembangkan platform digital UMKM Bangkit untuk megintegrasikan berbagai sumber daya pengembangan secara digital.

Dalam acara bertemakakan UMKM Bangkit 2022 ‘Mendorong Ekosistem UMKM Jawa Tengah Bangkit dan Berdikari Pascapandemi’ ini juga diluncurkan program Gemi Lan Nastiti yang merupakan kombinasi dan integrasi berbagai kegiatan yang diikuti para pelaku UMKM dan didukung oleh pelaku sektor jasa keuangan.

“Gemi Lan Nastiti di mana di situ merupakan kombinasi, integrasi berbagai kegiatan literasi keuangan, inklusi keuangan, kegiatan melawan investasi bodong, investasi ilegal, termasuk bagaimana menaikan akses keuangan bagi para pelaku usaha termasuk para pelaku UMKM,” ujar Aman Santosa selaku Kepala OJK Regional III Jateng dan DIY.

Selain itu, dalam acara UMKM Bangkit ini juga terdapat kegiatan launching kredit pertanian dengan bunga 0 persen yang dilakukan Bank Jateng dan Jamkrida Jateng dengan subsidi dari pemerintah.

Lalu, terselenggara business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan Industri Jasa Keuangan untuk memberikan alternatif pilihan jenis pembiayaan. Terakhir, pendampingan dan literasi keuangan bagi UMKM yang dilakukan oleh OJK Jateng dan DIY dengan Tokopedia.

Kegiatan ini digelar secara hybrid di lingkungan wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (11/8/2022). Dihadiri juga oleh Anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi.

Dalam kesempatan tersebut, Frederica memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas penyelenggaraan UMKM Bangkit 2022. Ia berharap, adanya peningkatan pemahaman akan pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM.

Hal ini dikarenakan, UMKM yang merupakan sektor strategis dan subsektor utama perekonomian Indonesia, juga memberikan sumbangan signifikan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam hal pembentukan domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, serta menjadi penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.

Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, menurut survey BPS terdapat 68 persen Usaha Mikro Kecil atau UMK mengalami penurunan pendapatan.

Dalam penelitian, setidaknya ada tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM. Pertama, permasalahan mendasar bagi UMKM ialah terkait modal usaha. Menurut data BPS, dari 84 persen UKM yang membutuhkan bantuan permodalan, hanya 16 persen UKM yang menerima bantuan pemerintah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, OJK hadir untuk terus secara konsisten berupaya memperluas akses pembiayaan dan permodalan. “Kami telah menerbitkan aturan tentang securities crowdfunding atau layanan urun dana yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mencari pendanaan,” tutur Frederica.

Selanjutnya, ia juga mengatakan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, OJK juga telah melahirkan terobosan skema pembiayaan kepada segmen kecil dan mikro dengan proses yang cepat dan biaya rendah melalui Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).

Melalui KPMR ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil agar mereka bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga membangkitkan kembali usahanya di masa pandemi ini.

“Pada Juni 2021 lalu, kami juga telah meluncurkan generic model skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas, dalam hal ini untuk pertanian, yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi TPAKD yang wilayahnya memiliki potensi unggulan dalam sektor pertanian,” ujarnya.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meneruskan program value chain financing untuk pertanian berbasis ekosistem. Bukan hanya pertanian, OJK juga tengah menyusun generic model untuk pariwisata di tahun ini.
Kemudian, permasalahan pada rendahnya kapabilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi produktivitas UMKM itu sendiri.

“Banyak pelaku UMKM yang masih sulit melakukan pemasaran, kurang inovatif, sulit mengurus perizinan, serta belum mahir dalam mengelola keuangan dan pembiayaan,” katanya.

Lanjutnya, masih banyak UMKM yang belum bisa membuat laporan keuangan, hal sederhana dan basic yang diperlukan dalam pengelolaan bisnis seperti UMKM ini.

Selain itu, adanya permasalahan UMKM yang belum mahir dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan akses pasar. Hal ini terlihat saat Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan hanya 8 juta atau 13 persen dari total populasi UMKM yang telah hadir di platform digital.

Oleh karena itu, Frederica memberikan apresiasi atas program-program yang diluncurkan pada acara UMKM Bangkit ini dan menyambut baik program pelatihan UMKM Bangkit 2022 sebagai suatu kolaborasi antara OJK dengan Pemprov Jateng yang mengusung tema "Mendorong Ekosistem Jawa Tengah Bangkit dan Berdikari Pascapandemi".

Ia juga berharap upaya peningkatan ketahanan ini tidak hanya dilakukan penggiat UMKM di Provinsi Jateng, tetapi juga dapat diduplikasi di seluruh wilayah Indonesia agar dapat berkontribusi memulihkan ekonomi negeri.

“Pelatihan ini diharapkan dapat memperluas wawasan para pelaku UMKM terkait pertingnya akses keuangan dan meningkatkan pemahaman terkait pentingnya pembiayaan, pemasaran digital, pengelola keuangan, serta kualitas produksi sehingga bisa naik kelas dan mampu mengembangkan usaha yang dimiliki saat ini.”

Lantaran, pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru dan penguatan UMKM di berbagai daerah harus dilakukan secara bersama-sama oleh segenap pemangku kepentingan. “Sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan harus dilakukan karena upaya meningkatan keuangan UMKM merupakan proyek nasional jangka panjang,” ucapnya.

Untuk mewujudkannya, OJK akan selalu siap dalam bekerja sama dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mendorong serta memastikan terjadinya akses keuangan secara mudah, cepat, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi UMKM

“Kepala Kantor Regional III OJK siap melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Jawa Tengah untuk program-program berikutnya, kami mengajak seluruh pelaku jasa keuangan di Jateng,” tuturnya.

Selain Anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica WIdyasari Dewi, acara ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mustofa, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kepala OJK Regional III Jawa Tengah-DIY Aman Santosa, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Panji Ahmad, Direktur Bisnis Dana, Jasa dan UMKM Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia Asri Wahyuni.

Turut hadir pula Kepala OJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala OJK Purwokerto, Kepala OJK Solo, Kepala OJK Tegal, Asosiasi Industri jasa Keuangan dan Pemimpin Bank Himbara, TPKAD, UMKM, Forkom IJK baik yang bergabung secara fisik maupun virtual.