Smart Fisheries Village Dongkrak Ekonomi Masyarakat Desa
Sabtu, 09 Desember 2023 - 15:25 WIB
KKP menyebut, potensi perikanan budidaya di Indonesia sangat besar. Produksi perikanan budidaya di tahun 2022 mencapai 16,87 juta ton, lebih besar dari produksi perikanan tangkap yang mencapai 7,9 juta ton. Produksi perikanan budidaya hingga akhir tahun ini diproyeksikan bisa menembus 21,58 juta ton. KKP terus mendorong agar hilirisasi sektor perikanan budidaya dalam negeri bisa terus digenjot. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat ekspor produk perikanan budidaya Indonesia ke pasar global.
Mengakselerasi Ekonomi Nasional
Program Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas merupakan Program KKP untuk menghadirkan suatu kawasan perikanan yang memiliki komoditas unggulan menjadi desa perikanan yang terintegrasi dengan mensinergikan riset dan teknologi dengan peningkatan sumber daya manusia. Tujuan dari progam SFV adalah sebagai strategi dalam mengatasi kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan terutama dalam wilayah perikanan yang sering dinilai tidak sejahtera. Selain itu, SFV digunakan untuk mendukung implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.
Saat ini, program yang dirintis Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sejak 2022 itu berada di 10 lokasi berbasis desa dan 12 lokasi berbasis UPT yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. SFV berbasis desa diantaranya di Desa Mangunegara, Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan komoditas utama Nila. Di Jawa Timur ada di Desa Sumberdodol, Panekan, Kabupaten Magetan, Sedangkan di Jawa Barat ada di Desa Kawali, Kabupaten Ciamis, dengan komoditas utama Nila dan Nilem.
Untuk mengakselerasi pengembangan SFV, BRSDMKP terus memperkuat kolaborasi dengan mitra kerja sama. "Intervensi teknologi yang tepat guna untuk pengembangan SFV menjadi salah satu poin penting yang akan terus kita perkuat," tegas Kepala BRSDMKP I Nyoman Radiarta.
SFV akan difokuskan pada tatanan sosial dan kelembagaan. Sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas SDM di pedesaan. Diharapkan, SFV dapat tumbuh sebagai penggerak perekonomian desa. “Kita akan terus dorong agar dengan konsep pengembangan tersebut, SFV benar-benar menjadi pengungkit ekonomi dan kemandirian desa” ujar Nyoman.
Desa Perikanan Cerdas yang di implementasikan melalui SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. SFV berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, serta keberlanjutan yang diharapkan dapat memberikan pengungkit pembangunan desa ke depan. Konsep ini mengubah desa perikanan dari kesan termarjinalkan menjadi lebih maju dan tertata dengan baik.
SFV menjadi tempat peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis, yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Sebagai contoh, SFV bisa menjadi tempat praktik bagi para peserta didik, bisa juga menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat. Para pelaku usaha mendapat pendampingan dari para penyuluh perikanan di daerahnya. Program SFV diyakini akan mengubah wajah kampung perikanan menjadi lebih berdaya saing karena kegiatan ekonomi di dalamnya menjadi lebih beragam. Seperti adanya spot wisata hingga produksi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
KKP melalui BRSDMKP terus mengembangkan SFV. Pengembangan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rakornas KKP di Nusa Dua Bali pada 7 Desember 2023 meminta pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan riset untuk mewujudkan pakan perikanan budidaya yang terjangkau.
“Kita baru bisa pembesaran tapi tidak efisien. Karena pakan 100% masih impor,” tegasnya. Untuk itu, KKP terus mendorong para stakeholder untuk meningkatkan daya saing. KKP telah menetapkan lima komoditas unggulan di sektor perikanan budidaya yakni udang, rumput laut, nila, lobster dan kepiting. Lima komoditas itu menjadi idola di pasar global. Menteri Trenggono mengungkapkan, pada 2022, nilai produk makanan laut global menembus USD338,47 miliar. Pada 2030 nilainya diproyeksikan menjadi USD730,28 miliar. KKP mencatat Indonesia memiliki potensi kawasan budidaya sekitar 17,91 juta hektare. Terdiri dari 2,96 juta hektare air payau, 2,83 juta hektare air tawar, dan 12,12 juta hektare air laut.
Saat ini, pemanfaatan lahan budidaya rata-rata sekitar 6% dari potensi itu. Untuk mendorong peningkatan kualitas kampung nelayan dan kampung pembudidaya, KKP akan terus mendorong peningkatan kampung nelayan dan kampung budidaya sebagai sentra penggerak ekonomi yang memiliki daya ungkit terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, meskipun bukan wilayah kepulauan, Jawa Barat memiliki peran strategis yang signifikan dalam perekonomian nasional, terutama dalam konteks ekonomi kemaritiman. “Jawa Barat memiliki warisan panjang dalam sektor perikanan.”katanya.
Selain menjadi salah satu kawasan penghasil utama ikan dan makanan laut, Jawa Barat juga memiliki industri akuakultur yang sedang berkembang. Dia menyebutkan, pada 2020, total produksi budidaya perikanan di Jawa Barat mencapai 187.180 ton, dengan produk utama udang, nila, dan bandeng.
Untuk mengoptimalkan potensi perikanan Jawa Barat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program ekonomi maritim harus menjadi fokus. Sinergi meliputi dukungan finansial, perlindungan lingkungan, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta investasi. "Potensi kemaritiman Jawa Barat adalah aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung visi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045," tegasnya.
Mengakselerasi Ekonomi Nasional
Program Smart Fisheries Village (SFV) atau Desa Perikanan Cerdas merupakan Program KKP untuk menghadirkan suatu kawasan perikanan yang memiliki komoditas unggulan menjadi desa perikanan yang terintegrasi dengan mensinergikan riset dan teknologi dengan peningkatan sumber daya manusia. Tujuan dari progam SFV adalah sebagai strategi dalam mengatasi kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan terutama dalam wilayah perikanan yang sering dinilai tidak sejahtera. Selain itu, SFV digunakan untuk mendukung implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.
Saat ini, program yang dirintis Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sejak 2022 itu berada di 10 lokasi berbasis desa dan 12 lokasi berbasis UPT yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. SFV berbasis desa diantaranya di Desa Mangunegara, Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dengan komoditas utama Nila. Di Jawa Timur ada di Desa Sumberdodol, Panekan, Kabupaten Magetan, Sedangkan di Jawa Barat ada di Desa Kawali, Kabupaten Ciamis, dengan komoditas utama Nila dan Nilem.
Untuk mengakselerasi pengembangan SFV, BRSDMKP terus memperkuat kolaborasi dengan mitra kerja sama. "Intervensi teknologi yang tepat guna untuk pengembangan SFV menjadi salah satu poin penting yang akan terus kita perkuat," tegas Kepala BRSDMKP I Nyoman Radiarta.
SFV akan difokuskan pada tatanan sosial dan kelembagaan. Sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas SDM di pedesaan. Diharapkan, SFV dapat tumbuh sebagai penggerak perekonomian desa. “Kita akan terus dorong agar dengan konsep pengembangan tersebut, SFV benar-benar menjadi pengungkit ekonomi dan kemandirian desa” ujar Nyoman.
Desa Perikanan Cerdas yang di implementasikan melalui SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. SFV berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, serta keberlanjutan yang diharapkan dapat memberikan pengungkit pembangunan desa ke depan. Konsep ini mengubah desa perikanan dari kesan termarjinalkan menjadi lebih maju dan tertata dengan baik.
SFV menjadi tempat peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis, yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Sebagai contoh, SFV bisa menjadi tempat praktik bagi para peserta didik, bisa juga menjadi tempat pelatihan bagi masyarakat. Para pelaku usaha mendapat pendampingan dari para penyuluh perikanan di daerahnya. Program SFV diyakini akan mengubah wajah kampung perikanan menjadi lebih berdaya saing karena kegiatan ekonomi di dalamnya menjadi lebih beragam. Seperti adanya spot wisata hingga produksi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
KKP melalui BRSDMKP terus mengembangkan SFV. Pengembangan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rakornas KKP di Nusa Dua Bali pada 7 Desember 2023 meminta pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan riset untuk mewujudkan pakan perikanan budidaya yang terjangkau.
“Kita baru bisa pembesaran tapi tidak efisien. Karena pakan 100% masih impor,” tegasnya. Untuk itu, KKP terus mendorong para stakeholder untuk meningkatkan daya saing. KKP telah menetapkan lima komoditas unggulan di sektor perikanan budidaya yakni udang, rumput laut, nila, lobster dan kepiting. Lima komoditas itu menjadi idola di pasar global. Menteri Trenggono mengungkapkan, pada 2022, nilai produk makanan laut global menembus USD338,47 miliar. Pada 2030 nilainya diproyeksikan menjadi USD730,28 miliar. KKP mencatat Indonesia memiliki potensi kawasan budidaya sekitar 17,91 juta hektare. Terdiri dari 2,96 juta hektare air payau, 2,83 juta hektare air tawar, dan 12,12 juta hektare air laut.
Saat ini, pemanfaatan lahan budidaya rata-rata sekitar 6% dari potensi itu. Untuk mendorong peningkatan kualitas kampung nelayan dan kampung pembudidaya, KKP akan terus mendorong peningkatan kampung nelayan dan kampung budidaya sebagai sentra penggerak ekonomi yang memiliki daya ungkit terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, meskipun bukan wilayah kepulauan, Jawa Barat memiliki peran strategis yang signifikan dalam perekonomian nasional, terutama dalam konteks ekonomi kemaritiman. “Jawa Barat memiliki warisan panjang dalam sektor perikanan.”katanya.
Selain menjadi salah satu kawasan penghasil utama ikan dan makanan laut, Jawa Barat juga memiliki industri akuakultur yang sedang berkembang. Dia menyebutkan, pada 2020, total produksi budidaya perikanan di Jawa Barat mencapai 187.180 ton, dengan produk utama udang, nila, dan bandeng.
Untuk mengoptimalkan potensi perikanan Jawa Barat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program ekonomi maritim harus menjadi fokus. Sinergi meliputi dukungan finansial, perlindungan lingkungan, peningkatan konektivitas infrastruktur, serta investasi. "Potensi kemaritiman Jawa Barat adalah aset berharga yang harus dikelola dengan baik untuk mendukung visi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045," tegasnya.
tulis komentar anda