Badan Penerimaan Negara Diperlukan untuk Reformasi Pajak yang Adil
Kamis, 19 September 2024 - 20:35 WIB
Selanjutnya, penerapan teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, badan penerimaan negara dapat mengoptimalkan pengumpulan pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan.
"Misalnya, penerapan sistem e-filing yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan," ujarnya memberi contoh.
Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa semua wajib pajak membayar kewajiban mereka dengan adil, sehingga meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi sangat krusial. Masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Diskusi publik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu membangun legitimasi kebijakan perpajakan.
"Contoh dari negara lain yang berhasil menerapkan reformasi pajak, seperti di beberapa negara Skandinavia, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pajak dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif," sarannya.
Dalam konteks ini, tambah Fuad, BPN harus mengambil inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan reformasi pajak yang diinginkan.
"Misalnya, penerapan sistem e-filing yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan," ujarnya memberi contoh.
Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa semua wajib pajak membayar kewajiban mereka dengan adil, sehingga meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi sangat krusial. Masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Diskusi publik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu membangun legitimasi kebijakan perpajakan.
"Contoh dari negara lain yang berhasil menerapkan reformasi pajak, seperti di beberapa negara Skandinavia, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pajak dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif," sarannya.
Dalam konteks ini, tambah Fuad, BPN harus mengambil inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan reformasi pajak yang diinginkan.
(nng)
tulis komentar anda