SOS! Agar Tak Tenggelam oleh Pandemi, Sektor Pelayaran Butuh Dukungan

JAKARTA - Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Associatioan (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, penyelenggaraan angkutan laut di Indonesia masih dihadapi oleh berbagai tantangan, ditambah lagi dengan adanya Covid-19 menjadikan kinerja pelayaran semakin sulit. Karena itu, kolaborasi antara pelayaran, pemerintah/OJK, dan perbankan perlu ditingkatkan guna menghadapi kondisi ini.

Hal itu diungkapkan Carmelita dalam webinar bertema "Restrukturisasi Perusahaan Pelayaran di Masa Pandemi Covid-19", yang digelar Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA bekerja sama dengan Myshipgo, Rabu (19/8/2020). Webinar yang diinisiasi oleh Bidang Pembiayaan dan Asuransi INSA ini memberikan gambaran mengenai dampak Covid-19 bagi industri pelayaran nasional serta perlunya dukungan dari sisi moneter kepada pelayaran nasional di masa pandemi ini.

(Baca Juga: Terjepit, Sektor Pelayaran Butuh Stimulus Cepat dan Tepat)

Carmelita menuturkan, kolaborasi atau kerja sama yang bisa ditingkatkan salah satunya adalah mengenai restrukturisasi pinjaman bagi perusahaan pelayaran nasional. "Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat saling memberikan keuntungan dan bermanfaat bagi semua pihak," kata Carmelita.

Wakil Ketua Umum VII INSA Faty Khusumo menuturkan bagi perusahaan pelayaran kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk modal usaha, dan modal operasional guna menjaga cash flow (arus kas) perusahaan-perusahaan pelayaran. Faty berharap kinerja perusahaan bisa kembali normal dan melaksanakan kewajiban dengan lancar kepada perbankan dan pemerintah.

"Angkutan laut sebagai infrastruktur, diharapkan bisa menjembatani kepentingan bersama sehingga sektor ini juga harus dijaga bersama-sama dengan kolaborasi," ungkapnya.

Saat ini, skema pembiayaan bagi angkutan laut masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi. Padahal angkutan laut merupakan sektor usaha yang padat modal dan padat karya dengan tingkat pengembalian investasi yang panjang.

Ketua Yayasan INSA Manunggal yang juga Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Theo Lekhatompesy mengungkapkan, kondisi pelayaran nasional saat ini persaingannya sudah sangat kompetitif, sehingga hal yang sangat dibutuhkan adalah pendanaan yang kompetitif bukannya investasi asing.

"Paling tidak berikan equal treatment sebagaimana negara lain memberdayakan industri pelayarannya. Dengan begitu industri pelayaran nasional bisa bersaing dengan pelayaran global," ucapnya.

Menurut dia, stimulus dari pemerintah/OJK, dan perbankan memang diperlukan untuk melestarikan cabotage sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pada Pasal 57 UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa pemberdayaan industri angkutan perairan nasional wajib dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan.

(Baca Juga: Beraattt Euy, Perbankan Jadi Tulang Punggung Stabilitas Ekonomi)

Di masa pandemi Covid-19 ini, papar Theo, upaya yang dilakukan perusahaan pelayaran dalam jangka pendek adalah lebih memilih struktur pembiayaan dengan kredit modal kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan lebih memilih struktur pembiayaan dengan pembiayaan berjangka.

Dari hasil survey yang dilakukan INSA, lanjut Theo, sebanyak 62% perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kredit saat pandemi Covid-19. Kendala utama yang dihadapi adalah bayar bunga pinjaman dan bayar pokok pinjaman. "Jenis relaksasi kredit yang paling dibutuhkan oleh perusahaan saat ini adalah penurunan suku bunga dan perpanjangan tenor," papar Theo.