Susun Aturan Jasa Konstruksi Lanjutan UU Ciptaker, PUPR Gelar Konsultasi Publik

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Putut Marhayudi, selain menyampaikan substansi pemilihan dan pengikatan jasa konstruksi, juga menyampaikan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam pengaturan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, di antaranya pengaturan Daftar Penyedia Mampu yang disusun berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa.

Adanya Daftar Penyedia Mampu diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Terobosan lain yang diatur adalah pengaturan seleksi cepat dan pengaturan penunjukan langsung apabila terjadi pemutusan kontrak.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik memberikan, paparan tentang penguatan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan dan standar K4 seperti aspek konstruksi berkelanjutan terdiri dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknis. Serta menambahkan kriteria pemenuhan aspek konstruksi berkelanjutan pada setiap tahapan penerapan prinsip berkelanjutan.

(Baca Juga: Garap Aturan Pelaksanaan UU Ciptaker, Airlangga Serap Aspirasi Asosiasi Bisnis dan Organisasi Internasional )

Sedangkan, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud mengatakan, bahwa saat ini setiap badan usaha jasa konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman kepada pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) yang terdiri atas nama paket pekerjaan, nama pengguna jasa, tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan kinerja penyedia jasa tahunan.

Begitu juga dengan tenaga kerja harus mencatatkan pengalaman professional melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK). Saat ini, Kementerian PUPR telah menyusun dua rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor PUPR, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan serta satu Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

“Dua rancangan peraturan pemerintah dan satu rancangan peraturan presiden tersebut telah diupload dalam portal http://uu-ciptakerja.go.id/ guna mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat jasa kontruksi terhadap pengaturan jasa konstruksi,” tutup Direktur Kelembagaan dan Sumber daya Jasa Konstruksi.