PPKM Dimulai, Penerimaan Daerah Berpotensi Merosot

Senin, 11 Januari 2021 - 11:39 WIB
loading...
PPKM Dimulai, Penerimaan...
Ilustrasi Foto/Dok SINDOphoto/Isra Triansyah
A A A
JAKARTA - DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta menyatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali mulai hari ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, penduduk Indonesia yang berdomisili di Pulau Jawa hampir 60%.

Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira mengatakan, PPKM berdampak kepada para pengusaha, di mana tingkat keterisian tempat-tempat makan atau restoran, cafe dan tempat hiburan mungkin masih di kisaran 50%. Selain itu, omset pelaku usaha belum ada perbaikan yang signifikan apabila masih dibatasi hingga jam 7 malam.

"Sehingga ini dampaknya pelaku usaha belum mau untuk merekrut karyawan baru maupun memperkerjakan kembali staff yang sempat dirumahkan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/1/2021). Bahkan, Bhima menilai efek ke penerimaan daerah akan rendah di tahun 2021.

(Baca juga: Dampak PPKM Menurut Pengusaha: Mulai dari Makanan hingga Konsumsi BBM Turun )

Sementara itu, Ekonom Ryan Kiryanto menyebut, dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun PPKM di Propinsi DKI tentu menekan tingkat konsumsi masyarakat.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Berkaitan dengan PAD,...
Berkaitan dengan PAD, Parkir Pinggir Jalan Harus Dikelola Pemda
Ganjar Pranowo Bersyukur...
Ganjar Pranowo Bersyukur Ramadan Tahun Ini Tanpa PPKM
PPKM Dicabut, Industri...
PPKM Dicabut, Industri Fintech Optimistis Tumbuh Positif di 2023
Aktivitas Wisata Naik...
Aktivitas Wisata Naik Signifikan Usai PPKM Dicabut, Menparekraf: Okupansi Hotel Capai 100%
Ini Dampak Pencabutan...
Ini Dampak Pencabutan PPKM terhadap Penjualan Ruang Kantor Secara Online
PPKM Dicabut, Luhut...
PPKM Dicabut, Luhut Minta Masyarakat Waspadai Varian Baru Covid-19
Legislator Partai Perindo...
Legislator Partai Perindo Dorong Pemda Bengkalis Optimalkan PAD untuk Atasi Tunda Bayar
Asosiasi Pengusaha Advertising...
Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang Siap Kolaborasi Tingkatkan PAD dan Tertibkan Perizinan
Bidik Kenaikan PAD Bekasi,...
Bidik Kenaikan PAD Bekasi, BUMD Ini Percepat Evaluasi Kontrak dan Restrukturisasi Utang
Rekomendasi
Pertumbuhan 5,6%, tetapi...
Pertumbuhan 5,6%, tetapi Mengapa Investor Masih Gelisah?
PSN Papua Tetap Perhatikan...
PSN Papua Tetap Perhatikan Kelestarian Lingkungan dan Serap Ribuan Tenaga Kerja OAP
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Berita Terkini
BI Respons Rupiah Tembus...
BI Respons Rupiah Tembus Rp18.000, Samakan Nasib dengan Tetangga RI
Pemerintah Pastikan...
Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya
Pastikan Kelancaran...
Pastikan Kelancaran Pemulangan Jemaah Haji, Garuda Indonesia Intensif Koordinasi dengan Arab Saudi
DSI Dinilai Bisa Perkuat...
DSI Dinilai Bisa Perkuat Ekspor dan Transparansi Tata Kelola SDA
IHSG Kebakaran, Rontok...
IHSG 'Kebakaran', Rontok 3,58% ke 5.734 Siang Ini
Mendorong Standar Baru...
Mendorong Standar Baru Hilirisasi Nikel Berkelanjutan Tengah Tuntutan Global
Infografis
Marwah Piala Dunia 2026...
Marwah Piala Dunia 2026 Terancam, 5 Negara Berpotensi Absen
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved