PPKM Dimulai, Penerimaan Daerah Berpotensi Merosot

Senin, 11 Januari 2021 - 11:39 WIB
loading...
PPKM Dimulai, Penerimaan...
Ilustrasi Foto/Dok SINDOphoto/Isra Triansyah
A A A
JAKARTA - DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta menyatakan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali mulai hari ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, penduduk Indonesia yang berdomisili di Pulau Jawa hampir 60%.

Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira mengatakan, PPKM berdampak kepada para pengusaha, di mana tingkat keterisian tempat-tempat makan atau restoran, cafe dan tempat hiburan mungkin masih di kisaran 50%. Selain itu, omset pelaku usaha belum ada perbaikan yang signifikan apabila masih dibatasi hingga jam 7 malam.

"Sehingga ini dampaknya pelaku usaha belum mau untuk merekrut karyawan baru maupun memperkerjakan kembali staff yang sempat dirumahkan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/1/2021). Bahkan, Bhima menilai efek ke penerimaan daerah akan rendah di tahun 2021.

(Baca juga: Dampak PPKM Menurut Pengusaha: Mulai dari Makanan hingga Konsumsi BBM Turun )

Sementara itu, Ekonom Ryan Kiryanto menyebut, dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun PPKM di Propinsi DKI tentu menekan tingkat konsumsi masyarakat.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Berkaitan dengan PAD,...
Berkaitan dengan PAD, Parkir Pinggir Jalan Harus Dikelola Pemda
Ganjar Pranowo Bersyukur...
Ganjar Pranowo Bersyukur Ramadan Tahun Ini Tanpa PPKM
PPKM Dicabut, Industri...
PPKM Dicabut, Industri Fintech Optimistis Tumbuh Positif di 2023
Aktivitas Wisata Naik...
Aktivitas Wisata Naik Signifikan Usai PPKM Dicabut, Menparekraf: Okupansi Hotel Capai 100%
Ini Dampak Pencabutan...
Ini Dampak Pencabutan PPKM terhadap Penjualan Ruang Kantor Secara Online
PPKM Dicabut, Luhut...
PPKM Dicabut, Luhut Minta Masyarakat Waspadai Varian Baru Covid-19
KDKMP Bakal Jadi Pusat...
KDKMP Bakal Jadi Pusat Ekonomi Desa, Mendes: 80% Penghasilan Dikembalikan ke Masyarakat
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Tito Setuju Kepala Daerah Dapat Bonus dari PAD
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Rekomendasi
Mantan Agen CIA Ini...
Mantan Agen CIA Ini Minta AS Akui Iran sebagai Kekuatan Regional Utama, Berikut 3 Alasannya
Beredar Isu Menteri...
Beredar Isu Menteri PU Dody Hanggodo Kena Reshuffle Agustus Mendatang, Istana Buka Suara
TPPU Dinilai Bisa Jadi...
TPPU Dinilai Bisa Jadi Pintu Masuk Bongkar Kasus Eks Jampidsus
Berita Terkini
Saat Infrastruktur,...
Saat Infrastruktur, Fasilitas, dan Komunitas Tumbuh Bersama dalam Satu Kawasan
Cara PAMA Ikut Meningkatkan...
Cara PAMA Ikut Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Prabowo: 66,4 Juta Warga...
Prabowo: 66,4 Juta Warga RI Dapat LPG Subsidi, Lebih Banyak dari Penduduk Singapura
Menanti Peran Besar...
Menanti Peran Besar Pertamina dalam Proyek LNG Kelas Dunia Blok Masela
Purbaya Segera Temui...
Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
Soal Investor PFII Bebas...
Soal Investor PFII Bebas Pajak hingga 50 Tahun, Purbaya: Masih Belum Tentu
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved