Ngurusi BUMN dengan Aset Rp9.259 T, Anggaran Kementerian Erick cuma Dikasih Rp208 M

JAKARTA - Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas menyepakati pagu indikatif Kementerian BUMN pada 2022 sebesar Rp208,3 miliar. Jumlah tersebut lebih kecil dari pagu anggaran 2021 yang berada di angka Rp244,8 miliar. Jumlah anggaran itu juga sangat kecil jika dibanding dengan aset BUMN yang mencapaiRp9.295 triliun.

Di depan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, anggaran Kementerian BUMN 2022 yang disepakati itu bahkan lebih kecil dari anggaran dua tahun sebelumnya atau periode 2020-2021.

Baca juga:Banjir Sentimen Positif, Bulan Juni Jadi Awal Baik bagi IHSG

"Pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2022 adalah Rp208,3 miliar, ini tentunya turun dari 2021 yang sebelumnya Rp244,8 miliar atau 85,06%. Kalau kita lihat dari tahun 2020, ke tahun 2021 ke tahun 2022, kita terus mengalami penurunan," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (3/6/2021).

Adapun anggaran 2022 akan dialokasikan di dua program prioritas. Pertama, program dukungan sebesar Rp252,9 miliar. Kedua program pengembangan dan pengawasan senilai Rp55,3 miliar.

Dalam kesempatan itu, Erick juga memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian BUMN pada 2022 mendatang. Untuk program pembinaan dan pengawasan BUMN dibagi menjadi empat program pelaksana, yaitu peningkatan profesional ASN, penetapan pengurus BUMN sesuai ketentuan, peningkatan produktivitas tenaga kerja BUMN, dan peningkatan akuntabilitas kinerja operasional.

Baca juga:Operasi Salvage KRI Nanggala-402 Berakhir, TNI AL Ucapkan Terima Kasih ke AL China

Di sisi pemaksimalan kontribusi BUMN dibagi menjadi enam tahapan program. Di antaranya, peningkatan kontribusi BUMN kepada negara, kontribusi BUMN pada pengembangan energi baru terbarukan, dukungan BUMN terhadap program strategi nasional, peningkatan belanja modal atau capex BUMN, pengelolaan PKBL BUMN, dan dukungan BUMN terhadap UMKM melalui program kemitraan.

Dua program prioritas lain adalah mewujudkan kemandirian BUMN dan peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN.