Nih Dia Kriteria Sekolah yang Bakal Kena Pajak
Senin, 14 Juni 2021 - 14:07 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa-jasa lain, termasuk sekolah, melalui r evisi Undang-Undang Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa pendidikan yang dikenakan PPN hanyalah sekolah tertentu yang bersifat komersial. Berbeda dengan sekolah negeri yang selama ini banyak dinikmati masyarakat, dan itu tidak akan dikenakan PPN.
Baca juga:Kehilangan Gelar Prancis Terbuka, Nadal Gamang Ikut Wimbledon
"Pendidikan kayak apa, tentunya sekarang kita lihat pendidikan yang ada saat ini, let say SMP/SMA, bahkan SD even dari TK kalau kita lihat kan ada pendidikan yang tidak berbayar misalnya sekolah negeri atau berbayar walaupun negeri tapi berapa bayarnya. Dalam hal ini kan terjadi perbedaan kan," kata Neil dalam video virtual, Senin (12/6/2021)
Kata dia, jenis pendidikan yang bisa diakses masyarakat baik untuk kalangan bawah, menengah, hingga atas yang sama mendapatkan pengecualian tidak dikenakan pajak. Persoalan ini menggambarkan bahwa fasilitas PPN dinilai tidak tepat sasaran.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa pendidikan yang dikenakan PPN hanyalah sekolah tertentu yang bersifat komersial. Berbeda dengan sekolah negeri yang selama ini banyak dinikmati masyarakat, dan itu tidak akan dikenakan PPN.
Baca juga:Kehilangan Gelar Prancis Terbuka, Nadal Gamang Ikut Wimbledon
"Pendidikan kayak apa, tentunya sekarang kita lihat pendidikan yang ada saat ini, let say SMP/SMA, bahkan SD even dari TK kalau kita lihat kan ada pendidikan yang tidak berbayar misalnya sekolah negeri atau berbayar walaupun negeri tapi berapa bayarnya. Dalam hal ini kan terjadi perbedaan kan," kata Neil dalam video virtual, Senin (12/6/2021)
Kata dia, jenis pendidikan yang bisa diakses masyarakat baik untuk kalangan bawah, menengah, hingga atas yang sama mendapatkan pengecualian tidak dikenakan pajak. Persoalan ini menggambarkan bahwa fasilitas PPN dinilai tidak tepat sasaran.
Lihat Juga :
