Kemenperin Didesak Audit Pabrik Gula yang Bersaing Tak Sehat
Sabtu, 24 Juli 2021 - 22:02 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk segera melakukan audit terhadap pabrik gula yang diduga melakukan persaingan bisnis tidak sehat.
Ketua DPD APTRI PTPN XI Sunardi Edy Sukamto mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Isi dari surat tersebut mendesak agar Kemenperin mengevaluasi hingga mencabut ijin usaha PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, Jawa Timur.
Baca Juga : Peserta Anak Antusias Ikuti Sentra Vaksinasi Covid-19 di MNC
Menurutnya, alasan dilayangkan surat tersebut, karena ada beberapa hal yang dilakukan PT KTM selama ini tidak sesuai dengan semangat swasembada pangan dalam hal ini gula sebagaimana digariskan pemerintah. Sunardi menjelaskan, selama ini PT KTM membeli tebu petani dengan harga yang tidak wajar. Akibatnya, berpotensi merusak harga tebu di pasaran.
“Hitungannya tidak wajar. KTM beli merugi yang penting dapat tebu. Alasannya supaya semua pihak melihat bahwa antrean tebu masuk ke KTM sangat luar biasa dan crowded, bahkan sampai 3 hari baru bongkar. Harapnya bahwa itu tebu diklaim tanaman sendiri padahal mendatangkan dari semua daerah dengan iming harga lebih,” kata Sunardi dalam keterangan rilis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).
Meski dalam jangka pendek harga pembelian yang ditetapkan PT KTM menguntungkan bagi petani, lanjut Sunardi, namun hal tersebut membuat persaingan tak sehat antar pabrik gula. Hal ini diduga hanya upaya perusahaan tersebut untuk mendapatkan izin impor gula mentah (raw sugar).
“Menguntungkan (petani) betul, namun tidak dalam persaingan sehat karena hanya untuk kedok supaya dapat izin impor raw sugar atau penugasan. Subsidi silang yang dilakukan selama ini. Hanya nyerobot tebu tetangga (pabrik gula lain),” ungkap dia.
Baca Juga : Pengusaha Tol cum Anak Angkat Buya Hamka Sebut Bank Syariah Swasta Lebih Lintah Darat
Berikut isi surat DPP APTRI yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ketua DPD APTRI PTPN XI Sunardi Edy Sukamto mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Isi dari surat tersebut mendesak agar Kemenperin mengevaluasi hingga mencabut ijin usaha PT Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan, Jawa Timur.
Baca Juga : Peserta Anak Antusias Ikuti Sentra Vaksinasi Covid-19 di MNC
Menurutnya, alasan dilayangkan surat tersebut, karena ada beberapa hal yang dilakukan PT KTM selama ini tidak sesuai dengan semangat swasembada pangan dalam hal ini gula sebagaimana digariskan pemerintah. Sunardi menjelaskan, selama ini PT KTM membeli tebu petani dengan harga yang tidak wajar. Akibatnya, berpotensi merusak harga tebu di pasaran.
“Hitungannya tidak wajar. KTM beli merugi yang penting dapat tebu. Alasannya supaya semua pihak melihat bahwa antrean tebu masuk ke KTM sangat luar biasa dan crowded, bahkan sampai 3 hari baru bongkar. Harapnya bahwa itu tebu diklaim tanaman sendiri padahal mendatangkan dari semua daerah dengan iming harga lebih,” kata Sunardi dalam keterangan rilis yang diterima SINDOnews di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).
Meski dalam jangka pendek harga pembelian yang ditetapkan PT KTM menguntungkan bagi petani, lanjut Sunardi, namun hal tersebut membuat persaingan tak sehat antar pabrik gula. Hal ini diduga hanya upaya perusahaan tersebut untuk mendapatkan izin impor gula mentah (raw sugar).
“Menguntungkan (petani) betul, namun tidak dalam persaingan sehat karena hanya untuk kedok supaya dapat izin impor raw sugar atau penugasan. Subsidi silang yang dilakukan selama ini. Hanya nyerobot tebu tetangga (pabrik gula lain),” ungkap dia.
Baca Juga : Pengusaha Tol cum Anak Angkat Buya Hamka Sebut Bank Syariah Swasta Lebih Lintah Darat
Berikut isi surat DPP APTRI yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Lihat Juga :
