Tarif Transportasi Mendesak Ditata Ulang

JAKARTA - Aturan ketat penggunaan transportasi umum di saat pandemi Covid-19 saat ini membuat ongkos perjalanan sangat melambung tinggi. Selain memberatkan calon penumpang, kebijakan ini juga membuat bisnis transportasi suram karena kian sepi peminat.

Pemerintah perlu segera turun tangan untuk menata ulang kebijakan sektor transportasi massal ini. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan, maka mobilitas masyarakat kian terbatas di tengah kebijakan pemerintah yang mendorong terwujudnya pola tatanan kehidupan baru (new normal). Pengusaha transportasi seperti maskapai, kapal laut, bus juga semakin terpuruk lantaran terbebani biaya operasional yang sangat tinggi.

Melalui aturan terbaru, yakni Surat Edaran Nomor 7/2020 yang terbit Sabtu (6/6/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga mewajibkan warga yang ingin menggunakan transportasi umum menunjukkan surat keterangan uji polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif atau surat keterangan rapid test dengan hasil nonreaktif. Calon penumpang juga bisa menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit/puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas uji PCR atau rapid test. Adanya syarat itu tentu membuat calon penumpang terbebani karena harus mengeluarkan biaya ekstra lagi.

Ketatnya syarat dan prosedur ini juga telah membuat kelimpungan maskapai. Sebab, banyak calon penumpang gagal terbang gara-gara tak lolos dalam pemeriksaan dokumen. Kalaupun lolos, biaya pengurusan dokumen lebih tinggi dibandingkan tarif penerbangan.Lantaran penumpang yang sangat sepi, pekan ini belum ada penerbangan sama sekali di Bandara Husein Sastranegara Bandung. (Baca: 5 Tips Sukses Kerja Sampingan di Masa New Normal)

Plt Executive General Manager PT Angkasa Pura II Husein Sastranegara Bandung Iwan Winaya Mahdar mengakui, sejak pandemi melanda Indonesia, nyaris tidak ada maskapai yang melakukan penerbangan lokal atau internasional. "Mulai lagi kemarin pada 1 sampai 4 Juni, itu pun hanya Wings Air. Setelah itu, sampai sekarang belum ada lagi maskapai yang mengajukan operasional penerbangan lagi," katanya.

Adanya pembatasan perjalanan Covid menyebabkan turunnya angka penerbangan di Bandung. Sebelum pandemi ada 54 sampai 64 penerbangan domestik dan 14 penerbangan internasional per hari. "Kalau penerbangan internasional dari 25 Maret sampai sekarang belum ada lagi. Untuk maskapai lainnya seperti Citilink, Garuda Indonesia, Malindo Air, NamAir, AirAsia belum mengajukan operasional penerbangan," beber Iwan.

Untuk penerbangan internasional diperkirakan belum akan beroperasi. Namun, untuk domestik maskapai diperkirakan menunggu terpenuhinya load factor minimal 30%, walaupun kapasitas tempat duduk pesawat hanya diperkenankan 50%. Iwan menandaskan, merujuk SE Nomor 7/2020, calon penumpang hanya perlu membawa dua persyaratan penting, yakni tiket dan surat keterangan bebas Covid-19. “Tidak perlu lagi surat perjalanan dinas, seperti syarat sebelumnya," kata Iwan.

Pengamat penerbangan, Gatot Rahardjo, menilai pada tahap pandemi atau new normal nanti tambahan biaya di sektor angkutan udara tak bisa dihindari. Namun, hal yang perlu dicari solusi, apakah tambahan biaya tersebut ditanggung penumpang atau tidak. Selama ini, kebanyakan orang yang bepergian dengan pesawat adalah dari instansi pemerintah karena menjalankan tugas sehingga biaya terkait dokumen bebas Covid-19 semestinya itu sudah ditanggung negara. Sebagian lagi adalah pengusaha yang semestinya tak terlalu mempersoalkan dengan biaya mengurus dokumen. (Baca juga: Satu Mal di Kabupaten Bogor Boleh Beroperasi di Masa Transisi PSBB)

Di sisi lain, ada orang-orang yang bepergian dengan keperluan khusus seperti orang sakit, keluarga meninggal, dan darurat lainnya. Menurut Gatot, pemerintah tetap bisa memikirkan adanya subsidi kepada penumpang namun perlu dipilah berdasarkan kepentingannya.

Hal yang lebih penting, kata dia, proses untuk mendapatkan dokumen bebas Covid-19 bisa dipercepat dan mudah, tapi tetap akurat. Misalnya dengan menggunakan teknologi informasi untuk pengurusan dan pengecekan. “Jadi penumpang tidak membutuhkan waktu lama dan tidak merasa terbebani,” papar Gatot.