Ketua DK LPS: Relaksasi Keterlambatan Premi agar Perbankan Leluasa Kelola Likuiditas

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berupaya mendukung pemulihan ekonomi semaksimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"LPS sebagai salah satu anggota KSSK akan selalu mendukung setiap bauran kebijakan bersama-sama dengan Kemenkeu, BI dan OJK," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/01/2022).



Menurut dia berbagai kebijakan telah dilakukan oleh LPS untuk mendukung pemulihan ekonomi, di antaranya dengan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan maupun relaksasi batas waktu pelaporan bank dan kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Seiring dengan kebijakan TBP, suku bunga deposito 1-3 bulan terpantau mengalami penurunan sebesar 148 bps dan 139 bps turut berkontribusi dalam penurunan cost of fund perbankan sehingga mendukung penurunan suku bunga kredit.

"Jadi suku bunga penjaminan LPS sekarang sudah selaras dengan suku bunga Bank Indonesia, sehingga kami akan lebih mendukung transmisi kebijakan moneter dari Bank Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, LPS juga menetapkan kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan yang dimulai sejak semester II 2020 selanjutnya diperpanjang sampai dengan semester II 2022. Hal tersebut bertujuan agar perbankan bisa lebih leluasa mengelola likuiditasnya.

"Untuk pembayaran premi penjaminan periode II 2021 dengan batas waktu pembayaran sesuai kebijakan relaksasi adalah tanggal 31 Januari 2022, terdapat beberapa bank umum dan BPR yang telah memanfaatkan kebijakan tersebut," tambahnya.

Selanjutnya, LPS pun turut memberikan relaksasi batas waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan bank umum, laporan posisi simpanan dan laporan data Single Customer View (SCV). Selain itu, LPS telah menerbitkan ketentuan terkait penyusunan rencana resolusi bank.

"Resolution plan bagi bank sistemik dan bank umum dengan kriteria tertentu, yang berperan meningkatkan persiapan dan penanganan bank, adapun penyusunan resolution plan dimulai pada tahun 2022 untuk setiap 2 tahun sekali," jelasnya.



Menutup paparannya di hadapan para anggota DPR-RI dari Komisi XI, dia menyatakan bahwa, pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dan menunjukkan perkembangan yang positif, di lain sisi stabilitas sistem keuangan tetap stabil dan terjaga.

Untuk mempercepat laju pemulihan ekonomi, menurutnya sangat dibutuhkan dukungan sektor perbankan melalui penyaluran kredit ke sektor produktif dan mendorong penurunan suku bunga lebih lanjut melalui sinergi kebijakan di masing-masing otoritas, Kemudian, tidak kalah penting, dari sisi konsumen masih perlu dijaga melalui stimulus fiskal khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganindito mengatakan, segala kebijakan yang dilaksanakan untuk merespon krisis multidimensi dampak pandemi hasilnya nyata. Menurutnya, orkestrasi kebijakan yang telah dilakukan KSSK dan berkat dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI, telah menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2021 dapat tumbuh dan terakselerasi.

"Meski demikian capaian tersebut mesti kita evaluasi bersama dan melakukan mitigasi bersama, ini penting untuk menjaga momentum stabilitas sistem keuangan. Terlebih pada tahun 2022 diperkirakan masih ada ketidakpastian disebabkan antara lain oleh pandemi yang belum usai dan munculnya varian baru omicron maupun tantangan ekonomi global," ujarnya.