Mengurai Kesiapan Penyediaan Pupuk Subsidi dan Tantangan Distribusi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menyoroti problem distribusi pupuk bersubdisi nasional yang dinilai banyak kalangan kurang tepat sasaran. Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengidentifikasi, beberapa permasalahan kunci dalam distribusi pupuk nasional .
Menurut Akbar, problem distribusi pupuk nasional terjadi akibat berkurangnya nilai subsidi pupuk untuk petani dari tahun ke tahun. Terus berkurangnya subsidi pupuk dari Rp34,3 triliun pada 2019 menjadi hanya Rp24 triliun pada 2023.
"Selain itu juga karena Ketidaktepatan waktu penyediaan di tingkat distributor, gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan atau desa; serta ketidaksesuaian komposisi pupuk majemuk dengan kondisi lahan setempat," kata Akbar Faizal dalam Fokus Grup Diskusi dengan tema Perbaikan Distribusi Pupuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/12/2023).
Diterangkan juga olehnya, bahwa dalam menghadapi krisis pangan global, Indonesia harus memiliki tingkat ketahanan pangan yang kuat. Untuk mencapai itu, menurutnya pupuk merupakan salah satu komoditas inti dalam tercapainya ketersediaan pangan nasional yang baik.
"Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting agar ketahanan pangan nasional kita menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan pangan global," tutur Akbar.
Akbar menyatakan, beberapa poin masukan untuk perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali alokasi subsidi pupuk dan perbaikan data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
"Juga peningkatan efisiensi, kapabilitas dan skala ekonomi gudang dan kios pengecer pupuk bersubsidi dan perbaikan teknis produksi pupuk agar pupuk yang memiliki volume tinggi tidak cepat menggumpal/mengeras untuk menurunkan risiko dan biaya distribusi dan penyimpanan," jelas Akbar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatakan, problem distribusi pupuk bersubsidi turut mengakibatkan penurunan jumlah petani di Jateng. Menurut Kepala Dinas Pangan Jateng, Supriyanto, jumlah petani di Jateng turun sebanyak 2,5%.
Menurut Akbar, problem distribusi pupuk nasional terjadi akibat berkurangnya nilai subsidi pupuk untuk petani dari tahun ke tahun. Terus berkurangnya subsidi pupuk dari Rp34,3 triliun pada 2019 menjadi hanya Rp24 triliun pada 2023.
"Selain itu juga karena Ketidaktepatan waktu penyediaan di tingkat distributor, gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan dan atau desa; serta ketidaksesuaian komposisi pupuk majemuk dengan kondisi lahan setempat," kata Akbar Faizal dalam Fokus Grup Diskusi dengan tema Perbaikan Distribusi Pupuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (20/12/2023).
Diterangkan juga olehnya, bahwa dalam menghadapi krisis pangan global, Indonesia harus memiliki tingkat ketahanan pangan yang kuat. Untuk mencapai itu, menurutnya pupuk merupakan salah satu komoditas inti dalam tercapainya ketersediaan pangan nasional yang baik.
"Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting agar ketahanan pangan nasional kita menjadi kuat dan siap menghadapi tantangan pangan global," tutur Akbar.
Akbar menyatakan, beberapa poin masukan untuk perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali alokasi subsidi pupuk dan perbaikan data calon penerima dan calon lokasi (CPCL) sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
"Juga peningkatan efisiensi, kapabilitas dan skala ekonomi gudang dan kios pengecer pupuk bersubsidi dan perbaikan teknis produksi pupuk agar pupuk yang memiliki volume tinggi tidak cepat menggumpal/mengeras untuk menurunkan risiko dan biaya distribusi dan penyimpanan," jelas Akbar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengatakan, problem distribusi pupuk bersubsidi turut mengakibatkan penurunan jumlah petani di Jateng. Menurut Kepala Dinas Pangan Jateng, Supriyanto, jumlah petani di Jateng turun sebanyak 2,5%.