Sibuk dengan Makan Siang Gratis, Pemerintah Diminta Fokus Turunkan Harga Beras

JAKARTA - Gelaran simulasi program makan siang gratis yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mendapatkan kritik keras dari ekonom. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai seyogyanya Menko Airlangga Hartarto fokus menurunkan harga beras , daripada menggelar uji coba makan siang gratis .



Sebagai informasi Menko Airlangga baru saja menghadiri simulasi atau uji coba program makan siang gratis yang merupakan gagasan Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .

Aksi tersebut pun mengundang banyak pertanyaan, lantaran makan siang gratis bukanlah program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ekonom Tauhid mencatat, seharusnya Menko Perekonomian fokus menurunkan harga beras di pasaran, sehingga inflasi bisa terjaga.

“Menurut saya justru paling prioritas pemerintah saat ini di bawah Menko Perekonomian adalah bagaimana menurunkan harga beras. Ini penting karena di bawah mereka, sehingga inflasi bisa lebih rendah,” ujar Tauhid saat dihubungi, Kamis (29/2/2024).



Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga diminta fokus membenahi berbagai persoalan lainnya. Misalnya beberapa sektor industri yang gulung tikar hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Atau misalnya bahwa beberapa industri kita yang tutup, banyak PHK dan sebagainya itu juga policy-policy dan sebagainya itu disampaikan, karena tidak semuanya dalam kondisi baik saat ini,” paparnya.

Tauhid memandang, seyogyanya uji coba makan siang gratis dilakukan pasca KPU mengumumkan hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 atau setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru pada Oktober mendatang.

“Betul, menurut saya terlalu cepat untuk melakukan uji coba dan sebagainya. Saya kira akan lebih etis kalau misalnya sudah ada pengumuman, apalagi kalau sudah pelantikan,” paparnya.

Tak hanya itu, pelaksanaan program makan siang gratis juga harus didahului perencanaan yang matang. Artinya, harus dijelaskan secara menyeluruh dalam RPJMN yang baru. Lantaran, program utama Prabowo-Gibran ini lebih tepat dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait dan bukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurutnya, Menko Perekonomian hanya bertugas mengkoordinasikan dengan K/L terkait dan bukan sebagai pelaksana program. “Ini saya kira dari segi perencanaan sebenarnya bukan dari Menko, tapi dari K/L terkait, Kemenko hanya mengkoordinasikan begitu. Jadi sifatnya K/L terkait siapa? Nah desainnya, idealnya Menko yang mengkoordinasikan antara K/L,” beber dia.