Tol Laut Pelni Tak Sekadar Turunkan Biaya Logistik
loading...
A
A
A
Program tol laut ini dirancang tak hanya sekadar konektivitas wilayah barat dan timur Indonesia saja, namun lebih dari itu. Salah satu misi besarnya adalah pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Nusantara.
Kolaborasi dan Inovasi
Program tol laut yang digagas Presiden Jokowi sejatinya merupakan salah satu pilar untuk menyokong Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Khususnya dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju. Program tol laut sekaligus menegaskan benar-benar hadir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk seluruh lapisan masyarakat melalui kapal-kapal yang terjadwal rutin berlayar.
Salah satu operator tol laut yang ditunjuk pemerintah adalah Pelni. Pada 2023, kapal-kapal tol laut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu berhasil mengangkut total 13.653 TEUs (twenty foot equivalent unit) barang. Terdiri dari 9.201 TEUs muatan berangkat dan 4.452 TEUs muatan balik.
Sedangkan tahun ini, kapal-kapal tol laut Pelni diproyeksikan mampu mengangkut 14.950 TEUs barang ke berbagai wilayah di Tanah Air. Hingga April 2024, barang yang sudah diangkut kapal-kapal tol laut Pelni mencapai 3.979 TEUs.
Saat ini Pelni mengoerasikan 26 kapal penumpang yang melayani 1.058 ruas dan menyinggahi 76 pelabuhan. Pelni juga melayani 44 trayek kapal perintis dan menyinggahi 281 pelabuhan dengan total 3.695 ruas yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP. Untuk pelayanan logistik, Pelni mengoperasikan 10 trayek Tol Laut serta 1 trayek khusus untuk kapal ternak.
Pengamat Maritim DR Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, program tol laut merupakan program strategis yang tak sekadar menurunkan biaya logistik, tetapi juga menjadi tali penyambung antarwilayah, dan pengungkit pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya tol laut yang salah satunya dilayani oleh Pelni itu, beberapa wilayah terpencil kini tersentuh modernisasi.
“Misi besar tol laut itu untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Harus terus didukung, termasuk melibatkan pemerintah daerah,” tegasnya.
Marcellus menilai, komitmen Pelni dalam menjalankan penugasan dari pemerintah sudah melebihi kapasitasnya. Sehingga, agar terus bisa memberikan layanan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, seluruh stakeholder perlu memberikan dukungan. “
Pelni sudah all out dalm tol laut ini. Karenanya, perlu ada regulasi-regulasi, keterlibatan pemerintah daerah, sehingga tol laut terus lancar,” katanya.
Keterlibatan pemerintah daerah dinilai perlu, lantaran beberapa kapal tol laut tak maksimal dalam engangkut muatan balik. Jika masalah tersebut diabaikan, di masa depan berpotensi menjadi beban keuangan bagi operator. “Karenanya, pemerintah daerah perlu berinovasi dan berkolaborasi. Agar kapal-kapal tol laut setelah menurunkan barang, tak kembali tangpa mengangkut barang alias kosong,” terangnya.
Kolaborasi dan Inovasi
Program tol laut yang digagas Presiden Jokowi sejatinya merupakan salah satu pilar untuk menyokong Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Khususnya dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju. Program tol laut sekaligus menegaskan benar-benar hadir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk seluruh lapisan masyarakat melalui kapal-kapal yang terjadwal rutin berlayar.
Salah satu operator tol laut yang ditunjuk pemerintah adalah Pelni. Pada 2023, kapal-kapal tol laut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu berhasil mengangkut total 13.653 TEUs (twenty foot equivalent unit) barang. Terdiri dari 9.201 TEUs muatan berangkat dan 4.452 TEUs muatan balik.
Sedangkan tahun ini, kapal-kapal tol laut Pelni diproyeksikan mampu mengangkut 14.950 TEUs barang ke berbagai wilayah di Tanah Air. Hingga April 2024, barang yang sudah diangkut kapal-kapal tol laut Pelni mencapai 3.979 TEUs.
Saat ini Pelni mengoerasikan 26 kapal penumpang yang melayani 1.058 ruas dan menyinggahi 76 pelabuhan. Pelni juga melayani 44 trayek kapal perintis dan menyinggahi 281 pelabuhan dengan total 3.695 ruas yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP. Untuk pelayanan logistik, Pelni mengoperasikan 10 trayek Tol Laut serta 1 trayek khusus untuk kapal ternak.
Pengamat Maritim DR Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai, program tol laut merupakan program strategis yang tak sekadar menurunkan biaya logistik, tetapi juga menjadi tali penyambung antarwilayah, dan pengungkit pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya tol laut yang salah satunya dilayani oleh Pelni itu, beberapa wilayah terpencil kini tersentuh modernisasi.
“Misi besar tol laut itu untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Harus terus didukung, termasuk melibatkan pemerintah daerah,” tegasnya.
Marcellus menilai, komitmen Pelni dalam menjalankan penugasan dari pemerintah sudah melebihi kapasitasnya. Sehingga, agar terus bisa memberikan layanan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, seluruh stakeholder perlu memberikan dukungan. “
Pelni sudah all out dalm tol laut ini. Karenanya, perlu ada regulasi-regulasi, keterlibatan pemerintah daerah, sehingga tol laut terus lancar,” katanya.
Keterlibatan pemerintah daerah dinilai perlu, lantaran beberapa kapal tol laut tak maksimal dalam engangkut muatan balik. Jika masalah tersebut diabaikan, di masa depan berpotensi menjadi beban keuangan bagi operator. “Karenanya, pemerintah daerah perlu berinovasi dan berkolaborasi. Agar kapal-kapal tol laut setelah menurunkan barang, tak kembali tangpa mengangkut barang alias kosong,” terangnya.