Kemenkop UKM-KKP Siap Fasilitasi Pengembangan Usaha Budidaya Udang Vaname
loading...
A
A
A
BEKASI - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan panen parsial udang vaname di Muara Gembong, Bekasi, Selasa (17/11/2020). Sebagai salah satu komoditas unggulan, Pemerintah memastikan akan terus mendukung pengembangan usaha budidaya udang tersebut.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan, pihaknya siap memfasilitasi para petani udang di Muara Gembong untuk meningkatkan produktifitasnya dengan memberi pendampingan, dukungan pembiayaan, kemudahan perizinan hingga peningkatan kapasitas SDM. Namun syarat untuk bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas dan pembiayaan tersebut, para petani tersebut harus tergabung dalam satu lembaga seperti koperasi.
Teten berharap para petani tambak udang di Muara Gembong tidak lagi berusaha sendiri-sendiri melainkan harus berkelompok melalui koperasi tersebut. Pasalnya jika masih mengandalkan cara konvensional seperti membudidaya tambak udang sendiri, hasil produk tidak akan pernah mencapai skala industri. Dari sisi pemasaran mereka juga dipastikan akan jauh lebih sulit.
"Kita nggak bisa lagi jalankan usaha itu sendirian atau perorangan, kita harus bergabung bangun lembaga dalam bentuk koperasi agar kita mudah mendapatkan pembiayaan, marketnjiga lebih gampang. Tapi kalau produksi sendiri dengan jumlah kecil dan kualitas yang tidak stabil itu akan mempersulit diri," tutur Teten dalam sambutannya, Selasa (17/11/2020).
Teten menjelaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia adalah di sektor maritim termasuk budidaya sektor perikanan. Menurut data Food Agriculture Organization (FAO) sekitar 52 persen konsumsi produk perikanan di dunia berasal dari sektor budidaya. Dengan merujuk data tersebut, maka potensi bisnis di sektor budidaya perikanan termasuk budidaya udang kian menjanjikan.
"Ini arahan Presiden sangat jelas bahwa ke depan salah satu prioritas ekonomi kita adalah budidaya perikanan seperti tambak udang ini. Kami siap untuk garap di sisi dihilirnya melalui penguatan kelembagaannya (koperasi) dan usahanya. Kami siap untuk mencarikan offtakernya, bisa BUMN bisa juga swasta," sambung Teten.
Teten mengapresiasi kerja keras dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Mekar Sejahtera, di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong yang telah memperbaiki usaha tambaknya dengan menerapkan sistem dan cara baru dalam membudidaya udang. Menurutnya jika kapasitas usaha ditingkatkan, produk udang yang dihasilkan sangat berpotensi untuk bisa menembus pasar ekspor karena kualitasnya yang dinilai sangat baik.
"Sekarang ini produksi yang dihasilkan per hektar udah 40 ton. Ini luar biasa, kami diarahkan Presiden untuk terus lakukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk urus ini semua," pungkas Teten.
Di tempat yang sama Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhi Prabowo, menyatakan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan pada Pokdakan Mina Mekar Sejahtera dengan memberikan bantuan awal berupa 3 unit eskavator untuk proses perluasan lahan tambak udang. Selain itu juga pihaknya siap memberikan dukungan pembiayaan awal sebesar Rp10 miliar untuk cost produksi budidaya tambak udang. Jika nantinya Pokdakan Mina Mekar Sejahtera masih membutuhkan pembiayaan murah bisa mengajukannya ke Kemenkop UKM melalui BLU di bawah kewenangannya yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
"Kita tahun depan kita akan bawa 3 eksavator untuk koperasi ini, makanya segera bentuk koperasinya. Untuk masalah lahan Menteri Kehutanan udah oke. Lalu dari sisi modal kita siap berikan Rp10 miliar dulu lewat BLU (Badan Layanan Umum) di KKP dengan bunga 3 persen, baru nanti kita lihat dulu seperti apa lewat perkembangannya," ungkap Edhi.
Untuk menjamin agar pengembangan usaha budidaya udang vaname tersebut berjalan sesuai harapan, KKP akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk KemenkopUKM. Dia berpesan agar dalam pengembangan usahanya, para petambak udang tetap memperhatikan lingkungan, seperti mengembalikan fungsi dari hutan mangrove dengan pemanfaatan lahan untuk tambak 60 persen dan tanaman mangrove 40 persen dari total 100 hektar yang akan dimanfaatkan.
"Kami harap ini bisa dimanfaatkan untuk tambak udang dan mengembalikan fungsi dari hutan mangrove. Kami minta juga agar ada fasilitas IPAL (pengolahan air limbah) sebelum airnya dikembalikan ke laut," ujar Edhi.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menjelaskan, pihaknya siap memfasilitasi para petani udang di Muara Gembong untuk meningkatkan produktifitasnya dengan memberi pendampingan, dukungan pembiayaan, kemudahan perizinan hingga peningkatan kapasitas SDM. Namun syarat untuk bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas dan pembiayaan tersebut, para petani tersebut harus tergabung dalam satu lembaga seperti koperasi.
Teten berharap para petani tambak udang di Muara Gembong tidak lagi berusaha sendiri-sendiri melainkan harus berkelompok melalui koperasi tersebut. Pasalnya jika masih mengandalkan cara konvensional seperti membudidaya tambak udang sendiri, hasil produk tidak akan pernah mencapai skala industri. Dari sisi pemasaran mereka juga dipastikan akan jauh lebih sulit.
"Kita nggak bisa lagi jalankan usaha itu sendirian atau perorangan, kita harus bergabung bangun lembaga dalam bentuk koperasi agar kita mudah mendapatkan pembiayaan, marketnjiga lebih gampang. Tapi kalau produksi sendiri dengan jumlah kecil dan kualitas yang tidak stabil itu akan mempersulit diri," tutur Teten dalam sambutannya, Selasa (17/11/2020).
Teten menjelaskan bahwa masa depan ekonomi Indonesia adalah di sektor maritim termasuk budidaya sektor perikanan. Menurut data Food Agriculture Organization (FAO) sekitar 52 persen konsumsi produk perikanan di dunia berasal dari sektor budidaya. Dengan merujuk data tersebut, maka potensi bisnis di sektor budidaya perikanan termasuk budidaya udang kian menjanjikan.
"Ini arahan Presiden sangat jelas bahwa ke depan salah satu prioritas ekonomi kita adalah budidaya perikanan seperti tambak udang ini. Kami siap untuk garap di sisi dihilirnya melalui penguatan kelembagaannya (koperasi) dan usahanya. Kami siap untuk mencarikan offtakernya, bisa BUMN bisa juga swasta," sambung Teten.
Teten mengapresiasi kerja keras dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Mekar Sejahtera, di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong yang telah memperbaiki usaha tambaknya dengan menerapkan sistem dan cara baru dalam membudidaya udang. Menurutnya jika kapasitas usaha ditingkatkan, produk udang yang dihasilkan sangat berpotensi untuk bisa menembus pasar ekspor karena kualitasnya yang dinilai sangat baik.
"Sekarang ini produksi yang dihasilkan per hektar udah 40 ton. Ini luar biasa, kami diarahkan Presiden untuk terus lakukan sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk urus ini semua," pungkas Teten.
Di tempat yang sama Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhi Prabowo, menyatakan bahwa pemerintah pusat siap memberikan dukungan pada Pokdakan Mina Mekar Sejahtera dengan memberikan bantuan awal berupa 3 unit eskavator untuk proses perluasan lahan tambak udang. Selain itu juga pihaknya siap memberikan dukungan pembiayaan awal sebesar Rp10 miliar untuk cost produksi budidaya tambak udang. Jika nantinya Pokdakan Mina Mekar Sejahtera masih membutuhkan pembiayaan murah bisa mengajukannya ke Kemenkop UKM melalui BLU di bawah kewenangannya yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
"Kita tahun depan kita akan bawa 3 eksavator untuk koperasi ini, makanya segera bentuk koperasinya. Untuk masalah lahan Menteri Kehutanan udah oke. Lalu dari sisi modal kita siap berikan Rp10 miliar dulu lewat BLU (Badan Layanan Umum) di KKP dengan bunga 3 persen, baru nanti kita lihat dulu seperti apa lewat perkembangannya," ungkap Edhi.
Untuk menjamin agar pengembangan usaha budidaya udang vaname tersebut berjalan sesuai harapan, KKP akan terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk KemenkopUKM. Dia berpesan agar dalam pengembangan usahanya, para petambak udang tetap memperhatikan lingkungan, seperti mengembalikan fungsi dari hutan mangrove dengan pemanfaatan lahan untuk tambak 60 persen dan tanaman mangrove 40 persen dari total 100 hektar yang akan dimanfaatkan.
"Kami harap ini bisa dimanfaatkan untuk tambak udang dan mengembalikan fungsi dari hutan mangrove. Kami minta juga agar ada fasilitas IPAL (pengolahan air limbah) sebelum airnya dikembalikan ke laut," ujar Edhi.