7 Belanja Prioritas Nasional untuk Gerakan Pertumbuhan Ekonomi, Bappenas Kasih Rinciannya
Selasa, 17 Agustus 2021 - 00:36 WIB
loading...
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan, 7 alokasi dana Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2022 untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas , Suharso Monoarfa memaparkan, ada tujuh (7) alokasi dana Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2022 yang bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi .
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan anggaran sebesar Rp44,5 triliun. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar Rp94,7 triliun.
Baca Juga: Pesan Bappenas ke Margo Yuwono, Data BPS Jangan Sampai Bocor!
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp237,2 triliun. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar Rp4,5 triliun.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebesar Rp88,9 triliun. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebesar Rp7,4 triliun. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik sebesar Rp38,9 triliun.
Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan anggaran sebesar Rp44,5 triliun. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar Rp94,7 triliun.
Baca Juga: Pesan Bappenas ke Margo Yuwono, Data BPS Jangan Sampai Bocor!
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp237,2 triliun. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar Rp4,5 triliun.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebesar Rp88,9 triliun. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebesar Rp7,4 triliun. Ketujuh, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik sebesar Rp38,9 triliun.
Lihat Juga :
