493 Tahun Kota Jakarta dan Fokus Memulihkan Ekonomi
Senin, 22 Juni 2020 - 13:51 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI Jakarta merayakan HUT ke 493 Kota Jakarta dengan sederhana. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hari ini, Senin (22/6/2020), Kota Jakarta merayakan ulang tahunnya ke 493. Berbeda dengan perayaan ulang tahun sebelumnya yang selalu diwarnai berbagai kegiatan meriah, namun di tahun ini, ditengah PSBB transisi, perayaan HUT Jakarta nyaris tanpa keramaian dan kemeriahaan karena harus menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam warga Jakarta.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang merayakan HUT tahun ini dengan sederhana tanpa keramaian untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid-19.
"Pengusaha sudah sangat lelah dan hampir frustasi karena sudah tiga bulan lebih, aktivitas perekonomian ditutup yang menyebabkan cashflow pengusaha terpuruk. Kita ingin PSBB Transisi ini sukses sehingga kurva penyebaran semakin menurun. Sehingga kita tidak dihantui dengan penyebaran gelombang kedua yang dapat kembali menghentikan aktivitas bisnis," ujarnya kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Menurut Sarman, pelaku usaha berharap ulang tahun ke 493 tahun Kota Jakarta di tahun ini, dapat dijadikan momentum untuk bangkit dari berbagai keterpurukan akibat Covid-19, khususnya dalam memulihkan perekonomian. Baca: HUT DKI ke-493, Anies: Jakarta Siap Bangkit dari Covid-19
"Disamping fokus menghadapai Covid-19, kita juga harus fokus memulihkan perekonomian Jakarta agar pekerja yang dirumahkan dapat bekerja kembali. Dan yang sudah di PHK terbuka mendapat pekerjaan baru. Mengingat selama Covid-19, hampir 500 ribu pekerja terkena PHK maupun dirumahkan. Untuk itu, pelaku usaha berharap Pemprov DKI Jakarta dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bergairah dengan regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong produktivitas pengusaha," terang Sarman.
Diantaranya yang diinginkan pelaku usaha ialah mempercepat pemberian relaksasi pajak seperti PBB, kompensasi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan termasuk penghapusan denda pajak.
Perekonomian Jakarta baru mulai berputar dengan pembatasan protokol kesehatan. Artinya cashflow pengusaha masih belum normal maka berbagai beban pengusaha masih perlu diberikan dispensansi oleh Pemerintah.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang merayakan HUT tahun ini dengan sederhana tanpa keramaian untuk menghindari terjadinya penyebaran Covid-19.
"Pengusaha sudah sangat lelah dan hampir frustasi karena sudah tiga bulan lebih, aktivitas perekonomian ditutup yang menyebabkan cashflow pengusaha terpuruk. Kita ingin PSBB Transisi ini sukses sehingga kurva penyebaran semakin menurun. Sehingga kita tidak dihantui dengan penyebaran gelombang kedua yang dapat kembali menghentikan aktivitas bisnis," ujarnya kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Menurut Sarman, pelaku usaha berharap ulang tahun ke 493 tahun Kota Jakarta di tahun ini, dapat dijadikan momentum untuk bangkit dari berbagai keterpurukan akibat Covid-19, khususnya dalam memulihkan perekonomian. Baca: HUT DKI ke-493, Anies: Jakarta Siap Bangkit dari Covid-19
"Disamping fokus menghadapai Covid-19, kita juga harus fokus memulihkan perekonomian Jakarta agar pekerja yang dirumahkan dapat bekerja kembali. Dan yang sudah di PHK terbuka mendapat pekerjaan baru. Mengingat selama Covid-19, hampir 500 ribu pekerja terkena PHK maupun dirumahkan. Untuk itu, pelaku usaha berharap Pemprov DKI Jakarta dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bergairah dengan regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong produktivitas pengusaha," terang Sarman.
Diantaranya yang diinginkan pelaku usaha ialah mempercepat pemberian relaksasi pajak seperti PBB, kompensasi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan termasuk penghapusan denda pajak.
Perekonomian Jakarta baru mulai berputar dengan pembatasan protokol kesehatan. Artinya cashflow pengusaha masih belum normal maka berbagai beban pengusaha masih perlu diberikan dispensansi oleh Pemerintah.
Lihat Juga :
