KSPI Sebut Data PHK Jangan Dimanfaatkan untuk Omnibus Law Ciptaker

Dalam hal ini, KSPI memilah ada dua kategori sektor industri

yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga terjadi PHK dan dirumahkannya buruh.

"Pertama, sektor industri yang dari sebelum corona meluas di Indonesia sudah terdampak. Dalam hal ini adalah sektor industri pariwisata beserta turunannya, transportasi online dan UMKM," tambah Said.

Ini juga meliputi maskapai penerbangan dan turunannya, travel agen perjalanan, digital ekonomi, hotel, restoran besar atau kecil, kuliner, dan transportasi online, serta UMKM yang berbasis pada home stay, cinderamata, dan yang lainnya.

"Jumlah yang dirumahkan dan di PHK di sektor industri pariwisata dan UMKM inilah yang banyak dicatat oleh Kemnaker, yang jumlahnya ratusan ribu tersebut. Harusnya diungkap ke publik, termasuk transportasi online dan digital ekonomi," kata Said.

"Kok jawabannya tiba tiba DPR membahas Omnibus Law, dan pengusaha meminta upah buruh tidak dibayar penuh serta pembayaran nilai THR dan pesangon yang dikurangi. Ini enggak nyambung," tegasnya.

Dia melanjutkan, seharusnya yang dilakukan adalah upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan pengusaha untuk mencegah agar tidak terjadi PHK sebagaimana amanat konstitusi dan harapan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi kepada pengusaha.

Dari laporan anggota KSPI, saat ini belum ada PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur ini. Baru hanya ada yang diliburkan sebagian karena PSBB atau habis kontrak kerjanya. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti tidak ada potensi darurat PHK dalam tiga bulan kedepan.

Dengan kata lain, data 160 ribu buruh yang kena PHK sebagaimana yang disampaikan pemerintah, bisa jadi bukan berasal dari industri manfaktur, baik yang padat karya maupun padat modal.

"Karena itu jangan digeneralisir. Bahwa semua perusahaan tidak mampu membayar upah dan THR ataupun pesangon," imbuh Said.