Industri Hulu Migas Terus Ngegas Demi Ketahanan Energi

Dengan penguatan kolaborasi dan perbaikin regulasi, Komaidi pun meyakini, sektor hulu migas akan berakselerasi lebih cepat. “Produksi bisa naik, potensinya masih besar. Tetapi butuh modal, butuh teknologi, sehingga butuh kebijakan yang cocok bagi investor,”sebutnya.

Sedangkan Country Head Indonesia Rystad Energy Sofwan Hadi menilai, dukungan berbagai pihak terhadap potensi sumber daya ini bersifat mendesak agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam mencapai ketahanan energi nasional.

Dia memberikan contoh, penemuan sumber daya gas bumi di South Andaman dan Geng North menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara. Penemuan ini akan meningkatkan minat investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi.

“Peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini,” kata Sofyan.

Salah satu dukungan yang mendesak dilakukan adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif dan tax regime yang bisa memastikan keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait pilihan production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke cost recovery.

“Ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk KKKS karena karakteristik setiap wilayah kerja berbeda dan membutuhkan PSC yang berbeda,”imbuhnya.

Selain itu, insentif berdasarkan waktu juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek. Dukungan lainnya adalah penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. Jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost, maka akan memengaruhi minat investor untuk mengembangkan proyek-proyek tersebut.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto kepada SINDOnews saat menyampaikan kinerja sektor hulu migas di Jakarta beberapa waktu lalu menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung kemudahan berusaha bagi para investor maupun KKKS.

Salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung investasi dalam rangka peningkatan produksi migas nasional. Keterlibatan kabupaten/kota maupun provinsi dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan tertentu khususnya yang menyangkut perizinan maupun lahan.

“Dengan participating interest sebesar 10 persen, harapannya pemda memiliki kewajiban untuk mendukung,” ujar Dwi