OJK Konsisten Memperluas Akses UMKM Jawa Tengah untuk Mendapatkan Bantuan Permodalan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 20:02 WIB
loading...
A
A
A
Dalam kesempatan tersebut, Frederica memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas penyelenggaraan UMKM Bangkit 2022. Ia berharap, adanya peningkatan pemahaman akan pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM.
Hal ini dikarenakan, UMKM yang merupakan sektor strategis dan subsektor utama perekonomian Indonesia, juga memberikan sumbangan signifikan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam hal pembentukan domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, serta menjadi penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.
Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, menurut survey BPS terdapat 68 persen Usaha Mikro Kecil atau UMK mengalami penurunan pendapatan.
Dalam penelitian, setidaknya ada tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM. Pertama, permasalahan mendasar bagi UMKM ialah terkait modal usaha. Menurut data BPS, dari 84 persen UKM yang membutuhkan bantuan permodalan, hanya 16 persen UKM yang menerima bantuan pemerintah.
Dengan adanya permasalahan tersebut, OJK hadir untuk terus secara konsisten berupaya memperluas akses pembiayaan dan permodalan. “Kami telah menerbitkan aturan tentang securities crowdfunding atau layanan urun dana yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mencari pendanaan,” tutur Frederica.
Selanjutnya, ia juga mengatakan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, OJK juga telah melahirkan terobosan skema pembiayaan kepada segmen kecil dan mikro dengan proses yang cepat dan biaya rendah melalui Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).
Melalui KPMR ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil agar mereka bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga membangkitkan kembali usahanya di masa pandemi ini.
“Pada Juni 2021 lalu, kami juga telah meluncurkan generic model skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas, dalam hal ini untuk pertanian, yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi TPAKD yang wilayahnya memiliki potensi unggulan dalam sektor pertanian,” ujarnya.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka meneruskan program value chain financing untuk pertanian berbasis ekosistem. Bukan hanya pertanian, OJK juga tengah menyusun generic model untuk pariwisata di tahun ini.
Kemudian, permasalahan pada rendahnya kapabilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi produktivitas UMKM itu sendiri.
“Banyak pelaku UMKM yang masih sulit melakukan pemasaran, kurang inovatif, sulit mengurus perizinan, serta belum mahir dalam mengelola keuangan dan pembiayaan,” katanya.
Hal ini dikarenakan, UMKM yang merupakan sektor strategis dan subsektor utama perekonomian Indonesia, juga memberikan sumbangan signifikan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam hal pembentukan domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, serta menjadi penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.
Namun, di masa pandemi Covid-19 ini, menurut survey BPS terdapat 68 persen Usaha Mikro Kecil atau UMK mengalami penurunan pendapatan.
Dalam penelitian, setidaknya ada tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM. Pertama, permasalahan mendasar bagi UMKM ialah terkait modal usaha. Menurut data BPS, dari 84 persen UKM yang membutuhkan bantuan permodalan, hanya 16 persen UKM yang menerima bantuan pemerintah.
Dengan adanya permasalahan tersebut, OJK hadir untuk terus secara konsisten berupaya memperluas akses pembiayaan dan permodalan. “Kami telah menerbitkan aturan tentang securities crowdfunding atau layanan urun dana yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mencari pendanaan,” tutur Frederica.
Selanjutnya, ia juga mengatakan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD, OJK juga telah melahirkan terobosan skema pembiayaan kepada segmen kecil dan mikro dengan proses yang cepat dan biaya rendah melalui Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR).
Melalui KPMR ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil agar mereka bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga membangkitkan kembali usahanya di masa pandemi ini.
“Pada Juni 2021 lalu, kami juga telah meluncurkan generic model skema kredit atau pembiayaan sektor prioritas, dalam hal ini untuk pertanian, yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi TPAKD yang wilayahnya memiliki potensi unggulan dalam sektor pertanian,” ujarnya.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka meneruskan program value chain financing untuk pertanian berbasis ekosistem. Bukan hanya pertanian, OJK juga tengah menyusun generic model untuk pariwisata di tahun ini.
Kemudian, permasalahan pada rendahnya kapabilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi produktivitas UMKM itu sendiri.
“Banyak pelaku UMKM yang masih sulit melakukan pemasaran, kurang inovatif, sulit mengurus perizinan, serta belum mahir dalam mengelola keuangan dan pembiayaan,” katanya.
Lihat Juga :
