Siap-siap Keturunan Penghutang BLBI Tak Bisa Tidur Tenang, Ada Apa Gerangan?

JAKARTA - Skandal dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali mengemuka. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani pun menegaskan akan memanggil para keturunan dari obligator dan debitur yang mendapatkan BLBI.

"Saya meminta tim menghubungi obligator dan termasuk keturunannya dan banyak usaha yang diteruskan pada keturunanannya untuk mendapatkan hak negara," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (27/8/2021).



Dia pun mengimbau para obligor dan debitur BLBI yang masih memiliki utang, untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah. Semuanya saat ini menjadi prioritas mengingat persoalan ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. "Tolong penuhi panggilan. Mari selesaikan yang sudah 22 tahun kewajiban yang (belum) diselesaikan," tandasnya.

Keberadaan para obligor BLBI dan seluruh ahli warisnya terus dilacak pemerintah untuk ditagih pelunasan utang-utangnya kepada negara. Serta meminta bantuan dari BIN serta Kementerian Hukum dan Ham.

"Kami butuh dukungan dari Kemenkumham. Kita dibantu oleh BIN dan dibantu Menteri ATR karena pengambilalihan karena dialihnamakan menjadi aset negara. Sertifikat tanahnya diganti nama, jadi enggak dipakai lagi," ungkapnya.



Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memanggil 48 obligor dan debitur terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Salah satu yang dipanggil adalah putra bungsu Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, terkait penyelesaian hak tagih negara dana BLBI senilai Rp2,6 triliun.

Selain itu, satgas terus berusaha mendapatkan hak tagih negara atas sisa piutang dari dana BLBI maupun aset properti. Satgas BLBI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.